SURABAYA, (Suarapubliknews) ~ Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, upaya penyelamatan karakter dan akhlak bangsa perlu dilakukan melalui penguatan industri halal. Sebab, penguatan industri halal sesungguhnya bukan sekadar upaya yang berorientasi pada sektor ekonomi semata.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Khofifah terkait rekomendasi pembentukan satgas percepatan RPH Halal yang diusulkan MUI pada Konsolidasi Organisasi untuk Penguatan Industri Halal di Isyana Ballroom Hotel Bumi Surabaya. Menurutnya, upaya untuk menyelamatkan karakter dan akhlak bangsa ini harus dimulai dari hulunya.
Salah satunya dengan memastikan seluruh proses penyembelihan serta fasilitas di Rumah Potong Hewan (RPH) dilakukan secara halal. Hal tersebut menjadi penting, sebab masih ditemukan ayam yang tidak melewati proses sembelih sempurna, melainkan disiram dengan air panas hingga mati.
“Kalau seperti ini berarti yang kita makan adalah bangkainya. Hal ini yang menjadi PR kita bersama untuk penguatan industri halal dari hulunya agar yang kita konsumsi bersumber dari barang yang halal. Inilah yang akan kami targetkan bahwa tahun ini 139 RPH di Jatim jadi RPH Halal. Saat ini baru ada 55 RPH Halal,” jelasnya
Tidak sampai disitu, Ia juga menyampaikan bahwa pada bulan Mei mendatang, akan ada Halal Bihalal lebih dari 1.000 Juru Sembelih Halal (Juleha). Hal tersebut juga menjadi upaya untuk memberikan kursus bagi calon-calon juru sembelih utamanya mendekati Idul Adha.
“Jadi forum-forum seperti ini mampu menyeiringkan berbagai pemikiran karena cara pemotongan hewan secara halal itu sedikit sekali. Ini misi besar menyatukan pikiran dan gerakan kita bersama bukan sekedar industri, tapi misi menyelamatkan kehidupan,” ujarnya
Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa saat ini dunia tidak memandang korelasi antara industri halal dengan mayoritas agama di sebuah negara. Sebab industri halal saat ini menjadi lifestyle global. “Inilah banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya tidak beragama muslim, memiliki visi untuk mengembangman produk halal,” katanya
Oleh karenanya, pergerakan masif yang disupport oleh auditor, penyelia, pendamping halal yang berbasis ormas dan kampus ini menjadi penting. “Jawa Timur saat ini memiliki 6 perguruan tinggi yang memiliki LPH diluar MUI. Saya berharap agar lebih progres lagi. Utamaya nanti pada saat pertemuan Juleha (juru sembelih halal),” lanjutnya.
Potensi besar tersebut, bisa menjadi peluang untuk bisa dibangun koneksitas dengan para importir. “Sebelumnya saya pernah bertemu dengan tiga importir di Jeddah, bahwa mereka berharap akan ada supply ayam potong dari Jawa Timur. Karena sesungguhnya stok ayam potong di Jatim sangat melimpah. Sedangkan saat ini, sebagian besar supply ayam tersebut berasal dari Brazil. Persoalannya adalah izin sertifikasi halal dari penerintah Saudi Arabia,” imbuhnya.
Jika diurus lebih serius, stok ayam potong Jatim yang luar biasa besarnya, disembelih di RPH halal maka bisa memberikan pemenuhan dari persyaratan eksport. “Saya masih optimis bahwa ayam potong dari Jawa Timur masih bisa untuk memenuhi logistik jamaah haji 2023 asalkan izin masuk Saudi Arabia dapat dituntaskan BPJPH serta LPOM MUI Pusat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Jawa Timur Moh. Hasan Mutawakkil Alallah menyampaikan aspirasinya atas Jatim sebagai pusat Industri Halal, utamanya sebagai pusat Rumah Potong Hewan (RPH) yang halal.
Atas hal itu, diperlukan percepatan sertifikasi halal RPH serta Juru Sembelih Halal. Ia menyebutkan pentingnya satuan gugus tugas yang terbentuk antara Pemprov Jatim dan MUI untuk mempersiapkan RPH bersertifikat halal.
Percepatan sertifikasi halal untuk RPH ini sangat dibutuhkan. Dari 130 RPH di Jatim, baru 14 bersertifikasi halal per 2023 dan dimiliki oleh swasta. Tahun ini jumlahnya meningkat jadi 55. Ini yang menjadi persoalan, setiap RPH diharapkan bisa mempunyai juru sembelih halal.
“Untuk hal itu, penting adanya Satgas RPH halal yang merupakan gabungan dari Pemprov Jatim, MUI, dan dinas-dinas terkait. Diharapkan melalui integrasi akan terbentuk lebih banyak RPH Halal, untuk memenuhi kebutuhan daging halal di daerah masing-masing,” katanya. (q cok, tama dini)
