SURABAYA (Suarapubliknews) – Disaat beberapa anggota DPRD Surabaya lain meminta agar wacana peynambahan dana operasional (Daops) ketua RT/RW Surabaya ditinjau ulang, Partai Demokrat melalui fraksinya justru mendorong agar disegerakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2023.
“Saya mendesak agar biaya operasional dapat disegerakan pada APBD-P 2023 ini,” kata Ketua Fraksi Gabungan Demokrat dan NasDem DPRD Surabaya Herlina Herlina Harsono Njoto dalam keterangannya di Surabaya, Selasa.
APBD-P Surabaya 2023 yang kini mulai dibahas di DPRD Surabaya diproyeksikan sebesar Rp10.888.344.687.330. Anggaran itu menurun Rp470 miliar jika dibanding APBD pada awal tahun 2023.
Mengenai sektor belanja pada perubahan APBD-P 2023, Herlina mengusulkan agar ada penambahan biaya operasional bagi RT dan RW di Surabaya.
Herlina mengkalkulasikan untuk kebutuhan anggaran operasional ketua RT/RW sekitar Rp40 miliar hingga Rp50 miliar per tahun. Jika tidak ada halangan, maka APBD-P 2023 akan ditetapkan pada 27 September 2023. Maka efektif per Oktober 2023, APBD-P 2023 sudah mulai bisa dilaksanakan.
“Tersisa 3 bulan saja, jika operasional RT/RW ditambah Rp300 ribu hingga Rp500 ribu, maka kebutuhan anggaran sekitar Rp12 miliar. Saya kira mampu untuk dianggarkan segera,” ucap Herlina yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu.
Menurutnya, penambahan operasional ini diperlukan mengingat tahun ini Pemkot Surabaya sudah bergerak membangun balai RT/RW. Dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, maka kebutuhan listrik, air, dan kebutuhan operasional untuk kegiatan di balai memang butuh dukungan.
Untuk itu, Herlina mengusulkan agar ada intensifikasi peningkatan pendapatan. Pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum, misalnya, tahun 2022 hanya tercapai Rp18 miliar.
Tentunya, kata dia, semua harus bekerja keras mencermati di mana kebocoran terjadi. Ia mengambil contoh parkir tepi jalan di sekitar RSUD Soewandhie dan sekitar Jalan Manyar Kertoarjo.
“Parkir di sana setiap hari padat, tapi kenapa pendapatan parkir masih belum optimal? Bahkan depan rumah warga, depan ruko ditempati parkir,” katanya.
Menurut Herlina, tidak ada salahnya jika Pemkot Surabaya menerjunkan aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan pengecekan parkir seharian di lokasi yang sama. Bahkan, kata Herlina, ada rumor lahan parkir di sana bisa diperjualbelikan.
“Jika memang dimungkinkan pemkot bisa saja memfasilitasi sewa lahan parkir di tepi jalan umum. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama agar kondisi pendapatan Surabaya dapat lebih optimal,” ujarnya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan anggaran operasional ketua RT/RW tersebut diperuntukkan mendukung berbagai kegiatan positif masyarakat di balai RW.
“Kalau selama ini RT/RW ada honor insentifnya, maka pada tahun 2024 dimasukkan anggaran untuk operasionalnya. Mungkin (anggaran operasional) per RW Rp300 ribu, per RT Rp200 ribu. Misalnya untuk kegiatan RW, bayar listrik, dan sebagainya,” ujarnya.
Cak Eri, panggilan akrabnya, ingin menjadikan Balai RW di Surabaya sebagai episentrum atau pusat dari berbagai kegiatan positif masyarakat.
Lebih dari itu, kata dia, Balai RW diharapkan menjadi ruang untuk menggerakkan semangat gotong royong dan kerukunan antarwarga. (q cox)
