SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Usman Kasong dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono secara resmi membuka KIM Festival di Gedung Balai Pemuda, komplek Alun-alun Surabaya, Jumat (27/10/2023). Seusai membuka acara tersebut, mereka juga sempat meninjau sejumlah stand peserta pameran yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan bahwa KIM itu manfaatnya sangat luar biasa, karena seluruh program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bisa disosialisasikan langsung kepada masyarakat oleh KIM. Dengan sinergi dan kolaborasi dengan KIM, akhirnya berbagai program itu bisa tersampaikan kepada masyarakat.
“Begitu pula sebaliknya. Apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, dapat kami tampung melalui KIM. Jadi, KIM selalu jadi corong sosialisasi berbagai program pemerintah. Makanya, kalau hari ini berbicara soal penurunan pengangguran dan kemiskinan, tentu tidak lepas dari peran KIM yang sangat luar biasa, karena KIM ini sudah kita bentuk setiap kelurahan,” kata Wali Kota Eri.
Oleh karena itu, dengan adanya acara hari ini, KIM diharapkan terus berkembang, terus menjadi yang terbaik untuk negara ini, dan dalam memberikan yang terbaik kepada pemerintahnya. Menurutnya, KIM itu berjuang dari titik yang berbeda dengan pemerintah dan bisa menggabungkan antara pemerintah dengan masyarakatnya.
“Saya yakin kalau ini terus berjalan di bawah bimbingan Kemenkominfo, insyaallah ini akan membawa perubahan kepada negara ini, khususnya membawa perubahan untuk Kota Surabaya. Teruslah berjuang karena perjuangan kita belum berakhir, masih ada pengangguran dan kemiskinan yang harus kita selesaikan,” tegasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan digitalisasi ini sejalan dengan apa yang sedang dijalankan oleh Pemprov Jatim. Menurutnya, reformasi birokrasi yang ditugaskan oleh Menpan RB adalah reformasi birokrasi tematik, kedua investasi dan yang ketiga dituntut untuk digitalisasi.
“Oleh karena itu, selama 2 tahun terakhir ini kami terus berusaha supaya birokrasi ini bisa berdaya secara digital, makanya semua proses birokrasi dilakukan secara sistemik dan digital, dan tajuk kami adalah Jawa Timur semakin digital, mudah-mudahan itu bisa terjadi,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2022, Jawa Timur indeks literasi digitalnya 3,58 dan nasional 3,54, sehingga Jawa Timur masih lebih tinggi dibanding indeks nasional. Demikian juga untuk data indeks masyarakat digital, nasional itu berada di angka 37,8 dan Jawa Timur 39,42, sehingga indek digitalnya masih di atas rata-rata nasional.
“Demikian juga banyaknya jumlah KIM di Jawa Timur. Dari 1.190 KIM ternyata 797 KIM ada di Jawa Timur. Jadi, sekitar 67 persen berasal dari Jawa Timur. Terimakasih kepada masyarakat Jawa Timur karena memang KIM ini sangat membantu kami,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Usman Kasong menjelaskan bahwa teknologi itu selalu berwajah ganda, di satu sisi dia mendatangkan kebaikan, mempermudah kehidupan, tetapi di sisi lain teknologi termasuk teknologi digital juga merepotkan.
“Teknologi digital mengatasi masalah ruang dan waktu dalam berkomunikasi, kita bisa berkomunikasi secara cepat mengatasi waktu dan kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di manapun mereka berada, itu dia yang kita sebut mengatasi ruang dan waktu,” kata Usman Kasong.
Namun di sisi yang lain, teknologi juga merepotkan. Salah satunya yang paling sering didiskusikan adalah bagaimana media sosial dijadikan sarana untuk menyebarkan hoax ataupun disinformasi. “Dari dua wajah teknologi ini, KIM memegang peran yang sangat penting. Di sisi kebaikan teknologi mungkin harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dengan bahasa masyarakat. Salah satu nilai penting dari KIM adalah mereka berdiskusi dalam kesetaraan namanya komunitas,” ujarnya.
Sedangkan dari sisi buruk teknologi, di sini KIM harus menjadi rumah penjernih. Artinya, KIM harus bisa menyampaikan kepada masyarakat informasi yang benar, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya supaya masyarakat tahu bahwa info ini benar dan info ini hoax, sehingga diharapkan warga tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterimanya.
“Saya menaruh hormat kepada para aktivis KIM yang mau bekerja keras untuk komunikasi publik kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
