SURABAYA (Uarapubliknews) – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mengajak seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan untuk aktif bersinergi mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini berlangsung di Kota Pahlawan.
Menurut Anas, akurasi data menjadi faktor sangat penting karena hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, program ekonomi, hingga penganggaran daerah dalam jangka panjang.
Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya tersebut menegaskan bahwa hasil sensus tidak hanya menjadi dokumen statistik, melainkan acuan strategis bagi pemerintah dalam menentukan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil kondisi di lapangan tidak akurat, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga insentif bagi UMKM berpotensi tidak tepat sasaran,” ujar Anas di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (18/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) menyasar ratusan ribu unit usaha nonpertanian di Surabaya. Sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan nyata para pelaku usaha, mulai dari pembangunan dan revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK), pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga penyaluran bantuan permodalan yang lebih tepat sasaran.
Anas juga menanggapi masih adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terkait pendataan usaha. Ia memastikan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak maupun penghapusan bantuan sosial. Data responden dilindungi undang-undang dan tidak akan diserahkan kepada pihak lain. Karena itu, pelaku UMKM tidak perlu khawatir dan diharapkan memberikan data yang jujur,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam sensus tersebut agar Surabaya memiliki basis data ekonomi yang kuat sebagai fondasi pembangunan dan penguatan ekonomi daerah dalam satu dekade ke depan.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan seluruh skala usaha, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Arrief, terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan. Selain itu, sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM juga akan didata selama pelaksanaan sensus.
“Kami akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar dengan omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, sekitar 13.000 usaha menengah, dan kurang lebih 490.000 UMKM,” ujar Arrief.
Ia menambahkan, pada tahap awal pelaksanaan sensus, petugas telah berhasil mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya.
BPS berharap seluruh pelaku usaha dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap agar hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat, terukur, dan berkelanjutan. (q cox)
