NasionalPemerintahan

Bersatu Cegah Karhutla, BPBD Tanbu Gelar Rakor dengan Jajaran Samping

43
×

Bersatu Cegah Karhutla, BPBD Tanbu Gelar Rakor dengan Jajaran Samping

Sebarkan artikel ini

BATULICIN (Suarapubliknews) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu (BPBD Kab.Tanbu) mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Rakor Karhutla dibuka Bupati Tanah Bumbu melalui Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra H.Eka Safrudin diruang rapat Bupati ,Selasa (01/08/2023) dengan melibatkan SKPD terkait, TNI/Polri, Camat se Kab. Tanbu, Manggala Agni, KPH Kusan, Basarnas, dan Pihak Perusahaan.

Disampaikan Eka Safrudin, kegiatan Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dalam sebuah penanganan titik api, sehingga tidak meluas bahkan merugikan pemukiman masyarakat ataupun kerusakan lingkungan.

“Melalui Rakor ini kami mengharapkan harus ada kesiapan dari BPBD, TNI/Polri, Unsur Pentahelix, Perusahaan, Kecamatan hingga Desa untuk menyiapkan satgas-satgas penanggulangan bencana, khususnya karhutla, kemudian apabila terjadi kejadian bencana karhutla di desa agar langsung kordinasi ke kecamatan untuk dikonfirmasi ke kabupaten”, ucapnya.

Dia menambahkan , dalam strategi pencegahan maka harus ada data titik air, terutama memanfaatkan relawan-relawan yang sudah dilatih oleh BPBD maupun perusahaan, karena hal itulah yang menjadi faktor keberhasilan untuk menanggulangi bencana.

“Prioritas nya agar terus memberi pembekalan pengetahuan kepada desa-desa untuk menyiapkan peralatan serta wajib memiliki relawan, khususnya desa yang rawan karhutla” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala pelaksana (kalaksa) BPBD Tanbu ,Sulhadi menyampaikan,bahwa musim terjadinya karhtula di Tanah Bumbu memiliki siklus kejadian dalam 4 tahunan.

Lanjutnya,saat ini yang di takuti dunia adalah perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi bencana alam dunia naik drastis.
Hal demikian menjadi sorotan kepada seluruh indonesia termasuk negara tetangga , karena isu kabut asap ini akan menjadikan dampak buruk terhadap citra pemerintah.

“Kita semua wajib terlibat untuk melaksanakan pencegahan, pemetaan, penegakan hukum serta penangganan karhutla”, tutupnya..

Sementara itu dalam hasil rapat, ditandai dengan kesepakatan pembentukan satgas disemua unsur penanggulangan bencana.
Kemudian akan direncanakan Apel siaga bencana dan pembentukan posko Karhutla. (q cox, Imran)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *