SURABAYA (Suarapubliknews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU) untuk bersama-sama pemerintah bersinergi mewujudkan layanan kesehatan yang prima bagi masyarakat. PDNU juga diharapkan mampu mengajak kaum Nahdliyin turut serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan patuhi prorokol kesehatan.
“Jejaring yang dimiliki NU bisa menjadi kekuatan luar biasa untuk melakukan pemetaan tidak sekedar untuk penyakit Covid-19 tapi juga penyakit infeksius lainnya seperti Tuberculosis. Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan elemen strategis lainnya serta pemerintah maka PDNU bisa ikut menyelesaikan berbagai masalah kesehatan,” katanya saat menjadi Keynote Speaker dalam Webinar Pra Rakernas PDNU Tahun 2020 secara virtual.
Menurutnya, seluruh pihak harus sama-sama proaktif membangun percepatan layanan kesehatan yang terukur, baik pemerintah maupun private sector. Untuk itu komunikasi antara PDNU dan rumah sakit NU harus saling menguatkan jejaring dan berseiring serta fokus.
“Membangun komunikasi dengan intensitas terukur ini akan menjadi perlusan khidmah PDNU. Rakernas ini momentumnya sangat strategis karena masih dalam situasi pandemi Covid-19. Kebutuhan untuk bisa memberikan layanan kesehatan yang baik akan menjadi penguatan Indeks Pembangunan Manusia khususnya di lingkungan pedesaan yang masih membutuhkan perhatian. Untuk itu jaringan PDNU bisa berkolaborasi dengan banom lajnah dan lembaga di lingkungan NU untuk ikut menyisir layanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat lainnya di pedesaan,” lanjut Khofifah.
Tidak hanya itu, Khofifah juga meminta PDNU untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. PDNU dapat menyiapkan format support untuk memaksimalkan pelaksanaan vaksin baik dari segi tenaga kesehatan, proses ditribusi ataupun pelaksanaannya.
“Kami minta untuk mulai disiapkan detail plan yang berseiring dengan pemerintah baik pusat maupun provinsi serta kabupaten/kota. Ini menjadi penting sehingga setiap saat dibutuhkan koordinasi dari Dinkes terkait siapa yang akan melakukan vaksinasi covid karena akan mendapat training husus serta sertifikat sebagai penanda yang bersangkutan punya kompetensi melakukan vaksinasi. Bila ini sudah terkonfirmasi nantinya bisa dilakukan training of trainers di lingkungan PDNU,”ajaknya.
Dirinya menambahkan, sesuai dengan RPJMN Pemerintah Pusat yang salah satunya fokus pada reformasi sosial yang di dalamnya adalah reformasi sistem kesehatan nasional, maka RPJMD Pemerintah Provinsi dan kab/kota juga salah satunya difokuskan pada sektor tersebut.
Rencananya, sebesar 19,9 persen APBD untuk Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jatim Tahun 2021 dialokasikan untuk bidang kesehatan. Alokasi anggaran bidang kesehatan diarahkan dalam rangka pencapaian target kinerja dan untuk mendukung reformasi sistem kesehatan yang meliputi penguatan promotif, preventif dan kuratif serta untuk peningkatan ketahanan kesehatan, serta pemenuhan sumber daya kesehatan.
Dalam momen rakernas PDNU mendatang, Khofifah berharap PDNU dapat berseiring dengan lembaga ekonomi NU. Sehingga tidak hanya mengintervensi masyarakat supaya berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga tidak terpapar Covid-19, tapi juga memberdayakan secara ekonomi sehingga sehat badannya , sehat ekonominya.
“PR ini saya rasa akan bisa didorong bila masing-masing berseiring melakukan hal yang sama. Penguatan ini menjadi penting karena peran NU sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat ,” pungkasnya. (q cox, tama dinie)
