JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keberhasilan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW yang tengah dipersiapkan pemerintah tidak hanya bergantung pada besarnya kapasitas pembangkit yang dibangun.
Organisasi tersebut menekankan perlunya kepemimpinan terpadu serta strategi implementasi multijalur agar program mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Pemerintah sebelumnya telah memulai pengembangan awal PLTS berkapasitas 17 GW sebagai bagian dari target pembangunan PLTS 100 GW. Untuk mendukung pelaksanaannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan seremoni perdana proyek energi hijau berskala besar tersebut akan digelar di Bali.
Menanggapi langkah tersebut, IESR menilai pemerintah perlu memastikan adanya satu komando yang mampu mengoordinasikan kebijakan, pembiayaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek secara terpadu. Selain itu, pengembangan PLTS juga harus dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari PLTS atap, dedieselisasi, elektrifikasi desa, PLTS skala besar, hingga pemanfaatan energi surya untuk kegiatan produktif masyarakat.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menilai keberhasilan program PLTS 100 GW harus diukur dari dampaknya terhadap ketahanan energi, pengembangan industri nasional, penciptaan lapangan kerja hijau, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya dari kapasitas pembangkit yang terpasang.
Berdasarkan kajian IESR, implementasi program tersebut diperkirakan membutuhkan investasi kumulatif sebesar USD 51–78 miliar selama lima tahun. Program ini juga berpotensi menghemat sekitar Rp17,2 triliun melalui penggantian pembangkit diesel dengan energi surya, sekaligus menurunkan emisi hingga 24,3 juta ton CO₂ ekuivalen.
Selain manfaat lingkungan, IESR memperkirakan pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif di daerah terpencil dapat memberikan kontribusi sekitar Rp112,4 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam lima tahun. Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menciptakan sekitar 118 ribu lapangan kerja hijau serta menghasilkan pendapatan hingga USD364 juta dari perdagangan penurunan emisi diesel di pasar karbon internasional.
Untuk mempercepat implementasi, IESR merekomendasikan pembentukan National Solar Program Delivery Unit yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta Project Management Office (PMO) PLTS 100 GW yang memiliki kewenangan mengoordinasikan regulasi, perizinan, pembiayaan, pengadaan, hingga pengembangan tenaga kerja lintas kementerian dan lembaga.
IESR juga mengusulkan strategi multijalur melalui percepatan pengembangan PLTS atap untuk rumah tangga dan industri, program listrik desa, dedieselisasi berbasis PLTS dan baterai, pembangunan PLTS skala besar, pengembangan PLTS captive, hingga penggantian bertahap pembangkit listrik berbasis fosil dengan energi surya.
Dengan pendekatan tersebut, kapasitas PLTS nasional secara teknis diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 GW pada 2030, meski diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target 100 GW.
Dalam implementasinya, IESR menekankan enam prinsip utama yang harus menjadi acuan, di antaranya memprioritaskan elektrifikasi wilayah tertinggal, mengintegrasikan PLTS dengan layanan publik dan kegiatan ekonomi produktif, mendorong keterlibatan masyarakat, menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi, serta menerapkan tata kelola berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas. (feb, tama dini)
