Kemenpan RB Rangkul ITS untuk Rintis e-Government

SURABAYA (Suarapubliknews) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merangkul Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mempersiapkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia.

Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng mengatakan gagasan ini bermula dari adanya Perpres No.95 Tahun 2018. Dari peraturan tersebut, daerah-daerah di Indonesia dipetakan guna melihat tingkat kematangan program SPBE. “Namun hasilnya masih jauh dari harapan,” katanya

Setelah banyaknya evaluasi yang telah dilakukan, pihak Kemenpan RB pun merasa memerlukan bantuan dari pihak perguruan tinggi. Yakni dengan memikirkan turunan Perpres No. 95 Tahun 2018 sehingga dapat diimplementasikan di Indonesia.

“Dalam waktu dekat ini, ITS dan Kemenpan RB akan bersama-sama menggali potensi SPBE lebih baik lagi. Selain itu, Ashari juga merasa perlu untuk saling berbagi informasi terbaru yang sedang dikerjakan,” lanjut Ashari.

Dosen ITS yang ahli di bidang Smart City, Toni Dwi Susanto ST MT PhD, menjelaskan bahwa produk terakhir dari Kemenpan RB adalah mengatur bagaimana pemerintah menyediakan layanan publik dan operasional internal dengan berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).

“Dalam implementasinya, ternyata membutuhkan peraturan menteri dan dokumen kebijakan operasional lainnya, kaitan program ini dengan Smart City ialah, kini banyak kebijakan serta program pemerintah antar kementerian yang saling melengkapi. SPBE dan Smart City ini dirasa perlu penyelarasan antar pusat, provinsi, hingga ke kabupaten dan kota,” katanya.

Menurut dosen Sistem Informasi ITS ini, salah satu dimensi yang ada pada Smart City yakni e-Government. Menariknya, ternyata Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur SPBE tidak muncul lebih dulu dan tidak lengkap. Sementara peraturan yang mengatur tentang Smart City belum ada.

Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta terpercaya di era teknologi kini, dibutuhkan penerapan e-Government atau yang biasa disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Demi tercapainya kebutuhan tersebut. (q cox, Tama Dinie)

Reply