SURABAYA (Suarapubliknews.com) – Rencana peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) digelar di Jawa Timur (Jatim), 20 Desember 2017 mendatang, mendapat sorotan tajam dari Forum Komunikasi Kiai Kampung Jatim (FK3JT).
Para kiai kampung yang tergabung dalam FK3JT menuding peringatan HKSN di Jatim bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik Khofifah Indar Parawansa. Sebab, pelaksana dari kegiatan itu adalah Kementerian Sosial (Kemensos).
“Ingat pelaksana dari peringatan HKSN itu Kemensos. Kami menganggap kegiatan itu sarat dengan kepentingan politik, karena digelar di Jatim,” kata Koordinator FK3JT, KH Fahrurrosi kepada wartawan di Surabaya, Selasa (5/12/2017).
Kekhawatiran kiai kampung itu cukup wajar. Sebab, Khofifah yang maju sebagai calon gubernur (cagub) Jatim, hingga kini belum mundur dari Mensos. Padahal, waktu penyelenggaraan Pilkada Jatim tinggal 7 bulan.
“HKSN itu merupakan acara penuh sosial. Dengan posisi sebagai cagub akan jadi bias jika kemudian Khofifah hadir di acara itu sebagai Mensos. Khabarnya di acara itu juga ada pembagian sembako,” ujarnya.
Bahkan, FK3JT mendapat informasi jika Mensos akan membagikan bantuan PKH non tunai sebesar Rp 1,5 juta per orang di Jatim sebelum Pilkada Jatin 2018 digelar. “Masyarakat kecil tak paham jika anggaran yang dipakai dari negara,” ujarnya.
Untuk menghindari kegaduhan pada masyarakat Jawa Timur terhadap acara tersebut, FK3JT mendesak Khofifah dimohon segera mengundurkan diri. Sesuai arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), dimohon segera mengundurkan diri.
“Kata pak JK, tugas Mensos sangat berat lantaran mengurusi kemanusiaan. Posisi Khofifah sangat stategis dalam Kabinet kerja, sehingga dibutuhkan konsentrasi. Jadi, sebaiknya Khofifah memenuhi arahan pak Wapres,” tuturnya. (q cox, Wb)
