Politik

Lima SKPD Pemkot Disorot Dewan, Buchori Imron: Serapan Anggarannya Masih Rendah

60
×

Lima SKPD Pemkot Disorot Dewan, Buchori Imron: Serapan Anggarannya Masih Rendah

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) Pemkot Surabaya mendapat sorotan dari kalangan DPRD Surabaya. Pasalnya, ke lima SKPD dinilai memiliki serapan anggaran rendah, tidak sampai 70 persen mengingat tahun anggaran APBD 2017 tinggal satu setengah bulan sebelum tutup buku.

Ke lima SKPD itu antara lain, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Dishub dinilai SKPD yang serapannya paling rendah ketimbang SKPD lain. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 108 Miliar baru terserap 40,68 persen.

Ada juga Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Serapan dinas dengan dana Rp 1,3 Trilliun ini baru 41,4 persen. Ketiga Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR). Dinas dengan anggaran total Rp 903,5 Miliar ini baru terserap 41,6 persen.

Selain itu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Dari total anggaran Rp 400 Miliar, terserap 63 persen. Terakhir Dinas Lingkungan Hidup dari anggaran Rp Rp 12,8 Miliar sudah terserap 66,7 persen.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Buchori Imron mengatakan, waktu penyerapan belanja tidak sampai dua bulan.

“Kinerja Pemkot diukur dari seberapa besar anggaran itu terserap. Hingga akhir tahun namun serapannya masih rendah lalu bagiamana pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan di awal tahun,” katanya, Senin (20/11/2017).

Politisi PPP ini mengatakan, dalam rapat evaluasi yang sempat digelar antara DPRD dan Pemkot, kebanyakan dari Pemkot menjawab serapan anggaran baru bisa naik di akhir tahun lantaran kepentingan pembayaran lelang. Hal tersebut tidak bisa terus dijadikan alasan.

“Seringnya lelang jadi alasan. Lelang baru tengah tangun sehingga pengarapan proyek baru dikebut akhir tahun. Itu menjadi masalah,” ujarnya.

Komisi C meminta agar lelang proyek Pemkot bisa dilakukan begitu APBD ditetapkan. Sebagaimana Surabaya selalu menggedok APBD di bulan November, maka pihaknya menyarankan agar sistem lelang sudah berjalan sejak Desember.

“Jadi awal tahun maksimal Maret itu proyek proyek sudah jalan. Dan serapan anggaran bisa konstan, tidak melejit di akhir tahun,” ucapnya. (q cox)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *