SURABAYA (Suarapubliknews) – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) DPRD Surabaya berharap agar seluruh pengembang bisa mengikuti aturan yang saat ini sedang dalam pembahasan, terutama yang terkait dengan jaringan pemasangan PDAM.
Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda PSU, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am mengatakan, bahwa yang berkaitan dengan PSU tidak hanya penerangan jalan umum (PJU), namun juga di dalamnya terdapat jaringan PDAM, pipa gas dan jaringan PLN.
“Selama ini warga di perumahan banyak yang mengeluh soal mahalnya iuran. Oleh karena itu nantinya fasum dari PSU bisa dimanfaatkan untuk jaringan pipa PDAM sehingga PDAM bisa berkembang,”kata Ghoni, Senin (6/3).
Ia menegaskan jika pengembang tidak boleh menjual lagi air dari PDAM ke warganya. Karena air dikuasai oleh negara dalam hal ini Pemkot Surabaya.
“Oleh karena itu kami mendorong PDAM masuk ke fasum pengembang,”tegasnya. Ia juga mengingatkan pemkot nantinya ketika fasum sudah diserahkan untuk segera diamanankan dan dibenahi PSU supaya tata kota menjadi baik. “Makanya kita semua harus konsisten baik eksekutif untuk segera membenahi PSU yang sudah diserahkan,” tegasnya.
Dalam perda yang lama yakni Perda nomor 7 tahun 2010 tidak disematkan adanya penggunaan lahan makam, oleh karena itu nantinya akan ada regulasi untuk PSU digunakan makam. “Kalau tidak mau menyerahkan (PSU) maka bisa dipidana,” jelasnya.
Sementara itu Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Arief Wisnu Cahyono mengatakan ada sekitar di bawah 10 pengembang hunian yang belum menyerahkan PSUnya untuk jaringan pipa PDAM. “Ada beberapa pengembang yang masih mengelola kawasannya untuk persediaan air,” kata Arief.
Tak hanya pengembang hunian perumahan saja, Arief juga mengaku nantinya hunian vertikal seperti apartemen juga PDAM diminta untuk memasang. “Rencananya hunian vertikal PSUnya nanti akan diserahkan ke Pemkot Surabaya sehingga kami diminta untuk memasang jaringannya,” ujarnya. (q cox)
