NasionalPemerintahan

Pemkab Tanbu Kembali Raih WTP, Bupati Zairullah: Ini yang ke 8, harus dipertahankan

28
×

Pemkab Tanbu Kembali Raih WTP, Bupati Zairullah: Ini yang ke 8, harus dipertahankan

Sebarkan artikel ini

TANAH BUMBU (Suarapubliknews) – Untuk kali ke 8, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) raih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Penghargaan ini diraih atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dengan capaian opini WTP

Penyerahan penghargaan diwakilkan kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Selatan Sulaimaniyah kepada Bupati Tanah Bumbu HM.Zairullah Azhar di ruang Rapat Bersujud. Kamis (09/12/2021)

Bupati Tanah Bumbu mengatakan, bahwa keberhasilan Tanah Bumbu mendapatkan predikat WTP hingga delapan tahun berturut-turut merupakan keberhasilan bersama. Hal ini menjadikan pihaknya berupaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi kinerja.

Tentu penghargaan pemerintah ini merupakan kerja keras dari semua komponen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.

“Saya turut mengapresiasi,Ini keberhasilan semua ASN dan Non ASN . Harapan kita ke depan Tanah Bumbu rutin mendapatkan predikat WTP,” ucap Bupati Tanbu.

Menurut Bupati, kerja keras dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas sangat penting. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menghindarkan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Tanbu

“Kita utamakan keterbukaan informasi. Kemudian ketaatan pada aturan. Karena ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, kegiatan dirangkai dengan Nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Selatan dengan Pemkab Tanbu tentang Pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (q cox, Imran)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *