SIDOARJO (Suarapubliknews) – Melandainya jumlah angka kasus pandemi Covid-19 di Jawa Timur, tidak serta merta membuat Pemprov Jatim mengendurkan aturan dan kebijakan terkait protokol kesehatan (Prokes).
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pengetatan ini terus dilakukan utamanya menjelang kepulangan para tenaga migran dari luar negeri yang hendak kembali ke tanah air, utamanya menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah.
“Maka kami tadi mendapatkan pemaparan dari Kepala BNPB, walaupun (para tenaga migran) sudah swab PCR di tempat asal mereka, ternyata saat di swab PCR di tanah air, bisa saja positif Covid. Bahkan yang negatif pun bisa positif saat di karantina, saat dilakukan swab kedua karena masa inkubasi,” katanya saat menerima kunjungan kerja (Kunker) Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Pusat dan Rapat Koordinasi terkait Penanganan Covid-19 di Jawa Timur yang dilaksanakan di Gedung VVIP Room, Bandara Juanda Sidoarjo.
Beberapa opsi solusi telah disiapkan Pemprov Jatim dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga Kementerian Kesehatan. “Ada dua kata kuncinya, yaitu yang pertama kapasitas testing. Kami dari Pemprov siap bersinergi untuk ketersediaan alat. Mungkin nanti ada kendala dengan reagen, namun akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan,” terang Emil.
Mantan Bupati Trenggalek ini menjelaskan, hal kedua yang tengah dipersiapkan Pemprov Jatim ialah ketersediaan kapasitas untuk menampung para tenaga migran di rumah karantina selama lima hari.
“Itu yang kemudian kita akan sinergikan. Hasil koordinasi ini akan kami laporkan pada Bu Gubernur dan akan mendapat tindak lanjut. Mengingat arus kepulangan dari pekerja migran akan intensif,” lanjutnya.
Antisipasi ini menjadi hal yang sangat penting. Mengingat Jawa Timur bukan daerah yang menjadi jujugan para tenaga migran untuk kembali pulang ke tanah air, namun menjadi salah satu gerbang masuk dari luar negeri.
Sejalan dengan itu, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Pusat Doni Monardo menambahkan, kehadiran Satgas Covid-19 ke Jawa Timur untuk mengingatkan Pemprov Jatim agar terus melakukan pengetatan pintu masuk dari luar negeri agar dilakukan pemeriksaan secara detail. “Jadi kami membahas agar Jatim memperkuat satgas daerah. Tentunya disini bantuan dari TNI dan Polri sangat penting sekali,” katanya.
Hasil testing seluruhnya, saat swab pertama tiba di tanah air sebanyak 1.444 yang positif, kemudian yang swab kedua, meski sudah diisolasi ada 658 orang. “Apabila kita hanya melakukan swab sekali saja, berarti yang 658 orang luput dari pengawasan ke kampung halaman dan bertemu keluarga. Diantara keluarganya ada yang rentan, lansia dan komorbid, maka resikonya sangat fatal. Belum lagi strain baru yang kita ketahui sudah banyak tersebar disejumlah negara,” jelas Doni.
Oleh karena itu, sesuai dengan perintah Presiden RI, Doni berharap agar Jatim dapat mengoptimalkan kemampuan dalam penanganan bagi WNI yang akan tiba melalui Bandara Juanda Sidoarjo. Sehingga, Jatim memiliki pola penanganan yang optimal.
“Kami mengimbau untuk sementara ini mereka-mereka (tenaga migran) bisa menunda kepulangannya ke tanah air, kecuali mereka yang sudah kehilangan pekerjaan. Sementara di dalam negeri sendiri, pemerintah memutuskan tidak ada mudik. Semuanya ini bertolak dari pengalaman kita setahun terakhir. Setiap selesai libur panjang, kasus Covid-19 selalu mengalami peningkatan. Puncaknya kasus aktif pada akhir Januari dan awal Februari yaitu sebanyak 176 ribu orang,” paparnya.
Doni pun menganjurkan kepada Pemprov Jatim untuk membuat Satgas Karantina Jatim. Upaya itu agar lebih memaksimalkan dan memudahkan dalam mengkoordinir para tenaga migran yang tiba.
Meski begitu, pihaknya juga mengapresiasi Pemprov Jatim dalam menekan angka kasus Covid-19 di wilayahnya yang hingga saat ini terus terkendali. Bagi Doni, hal tersebut merupakan penurunan jumlah kasus yang luar biasa dalam 3 bulan terakhir. “Kasus aktif jauh di bawah kasus aktif nasional, angka kesembuhan di atas angka nasional, hanya saja yang kurang adalah angka kematian masih di atas nasional,” imbuhnya.
Hal tersebut didukung dengan tingkat kepatuhan masyarakat mematuhi prokes yang menjadi format efektif untuk terbebas dari zona merah Covid-19. Dimana hal tersebut juga tidak lepas dari partisipasi aktif dari masyarakat dalam penanganan Covid-19, yakni dengan meningkatkan kegotongroyongan. (q cox, tama dinie)
