SIDOARJO (Suarapubliknews) – Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin resmi menjabat Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo. Surat Perintah Tugas (SPT) Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo tersebut diserahkan Kementrian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Ruang Kerja Gubernur Jatim Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Selasa, (14/01/2020).
SPT tersebut turun usai penetapan status tersangka Bupati Sidoarjo Saiful Ilah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.
Penyerahan SPT oleh Gubernur Jawa Timur dengan nomor :131/01/011.2/2020 ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 2020 nomor :131.35/232/SJ Tentang Penugasan Wakil Bupati Sidoarjo selaku Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo.
Turut hadir, Sekda Provinsi Jawa Timur Heru Tjahyono, Sekda Kabupaten Sidoarjo Ahmad Zaini, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf. M. Iswan Nusi, Anggota DPRD Sidoarjo Komisi B, Rizza Ali Faizin dan M. Rozik, serta pejabat dari Provinsi Jatim dan pejabat pemkab Sidoarjo.
Setelah menerima SPT (Surat Pelaksana Tugas) Bupati Sidoarjo, otomatis Nur Ahmad Syaifuddin akan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Sidoarjo sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, Dia berjanji akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dalam waktu dekat, dia akan mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas program kerja yang sudah masuk dalam rencana pembangunan APBD 2020. Dan akan menyesaikan program yang belum selesai serta membuat suasana yang bagus di dalam birokrasi.
“Nanti kita akan kumpulkan semua OPD, mulai Sekda sampai staf ahli, kami ajak bersama-sama. Hari ini kita sudah harus melihat ke depan, jangan melihat kebelakang lagi”, tuturnya.
Pejabat yang akrab disapa Cak Nur ini juga akan memprioritaskan pembangunan Rumah Sakit Barat yang dianggap menjadi prioritas. Sebagai ikhtiar, dia akan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan legislatif.
“Mungkin selama ini, ada polemik antara eksekutif dengan legislatif, khususnya berkenaan dengan rumah sakit barat. Yang terpenting bagaimana rumah sakit barat bisa segera terbangun dengan baik manfaatnya bisa segera dirasakan warga,” harapnya. (q cox, drie)
