SURABAYA (Suarapubliknews) – Untuk menuju Kota Surabaya ‘Bebas Banjir’ sepertinya masih sulit direalisasikan karena pola penanganan penanggulangan genangan tinggi dan banjir masih bergantung kepada anggaran yang dialokasikan.
Miasalnya untuk penanggulangan banjir skala besar di Kota Surabaya seperti normalisasi sungai dan bosem, masih menjadi kewenangan petugas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, yang biasanya dengan cara mengerahkan alat berat.
Namun untuk pembersihan selokan/utilitas, DPUBMP masih menggunakan tenaga manual (padat karya) yakni oleh satgas penanggulangan banjir, dan ini sangat tergantung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan.
Menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono, sudah waktunya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berekspresi dan berinovasi penanggulangan banjir tahunan di Kota Surabaya, agar target bebas banjir bisa segera tercapai.
Oleh karena itu, pihaknya telah menyampaikan usulan inovasi penanggulangan banjir ke Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) serta di bagian pemerintahan.
“Saat ini penanggulangan banjir skala sedang telah ditangani Satgas Kecamatan, meskipun belum masuk ke organisasi perangkat daerah. Sedangkan penanggulangan banjir skala besar tetap kewenangan petugas DPUBMP Surabaya. Misalkan normalisasi sungai, bosem dan sedimen tetap menggunakan alat-alat berat DPUBMP Surabaya,” kata Legislator PDI Perjuangan ini.
Namun, lanjutnya, untuk mengoptimalkan pekerjaan normalisasi seluruh saluran Pemkot Surabaya masih terkendala keterbatasan anggaran. Sehingga tidak mudah Surabaya bebas banjir dan peran satgas penanggulangan banjir merawat seluruh saluran tersebut.
“Ide padat karya satgas di kecamatan sangat bagus. Namun di sisi lain keterbatasan anggaran tidak bisa digunakan ke sana semuanya,” terang Baktiono kepada wartawan di ruang kerjanya.
Oleh karena itu, Baktiono mengusulkan terobosan inovasi alat teknologi baru untuk kebersihan selokan/utilitas dengan cara modern, sehingga lebih optimal mengeluarkan sedimen di dalam selokan.
“Nama alat tersebut yaitu Exhaust Drilling (alat penyedot bor putar). Alat ini lebih efektif dan elastis masuk ke dalam saluran menyedot endapan lumpur secara optimal tanpa merusak fisik saluran. Sehingga estetikanya Kota Surabaya tetap terjaga baik tanpa merusak tutup saluran tersebut,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan alat exhaust drilling, Ia meminta Pemkot Surabaya menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi teknis serta anak didik SMK-SMK di bidangnya agar inovasi alat modern (exhaust drilling, red) segera terealisasikan.
“Kesinambungan antar perguruan tinggi dan SMK paling tidak bisa mempunyai gagasan dan ide cemerlang ke depannya,” imbuhnya.
Selain itu, Baktiono mengusulkan tunjangan kesejahteraan bagi 1500 personel satgas di 31 kecamatan Surabaya ditingkatkan.
“Kami minta upah minimum kota (UMK) satgas kecamatan ditingkatkan menjadi upah maksimum sektoral (UMS). Kesehatan personel Satgas terjamin, sehingga bisa bekerja optimal. Khususnya di setiap rumah-rumah pompa air mereka siap jaga 24 jam, sehingga tidak ada lagi kata terlambat seperti setahun silam terjadi luapan air Jalan Mayjend Sungkono ,” pungkas dia. (q cox)
