SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Pertumbuhan industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B) di Surabaya yang kian pesat mendorong kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki standar hospitalitas yang kuat.
Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) DPD Jawa Timur menjalin kolaborasi dengan Arete & Krama Professional Pathway untuk memperkuat standarisasi kompetensi tenaga kerja di sektor ini.
Ketua APKRINDO DPD Jawa Timur, Ferry Setiawan, menyebut kolaborasi dengan Arete menjadi jawaban atas persoalan klasik yang dihadapi pelaku usaha, yakni tingginya turnover karyawan serta belum terpenuhinya standar kerja yang diharapkan industri. “Terkait kolaborasi ini sebenarnya menjawab keresahan kita sebagai pelaku industri F&B. Kenyataannya di lapangan, kompetensi dan karakter itu yang terus harus kita perbaiki,” katanya.
Ia menjelaskan, secara internal, tingkat pergantian karyawan di industri masih tergolong tinggi. Indikasinya terlihat dari belum terpenuhinya standar kerja, baik dari sisi Key Performance Indicator (KPI) maupun standar layanan. “Turnover karyawannya masih tinggi. Bukan karena tidak capable, tapi memang standarnya kita ini yang tidak dipenuhi. Secara KPI dan indikator lainnya, belum sesuai,” jelasnya.
Ferry menambahkan, APKRINDO Jawa Timur saat ini memiliki sedikitnya 500 lebih pengusaha sebagai anggota. Anggota tersebut merupakan para owner usaha. Jika dihitung berdasarkan merek dan jumlah outlet yang dimiliki, skala industri yang terlibat jauh lebih besar. “Member ini adalah owner. Kalau dihitung mereknya jauh lebih banyak lagi, belum outlet-nya, tentu lebih banyak lagi,” ujarnya.
Dengan basis anggota sebesar itu, Ferry menilai kebutuhan standarisasi kompetensi menjadi semakin mendesak agar kualitas layanan di berbagai level usaha—mulai dari fast food hingga fine dining—memiliki tolok ukur yang jelas.
Founder Arete & Krama Professional Pathway, Peggy Putri, menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar industri F&B adalah perbedaan level layanan yang membutuhkan kompetensi berbeda pula. “Di F&B ini levelnya banyak. Ada fast food, medium restaurant, sampai fine dining. Setiap level punya standar service, produk, layanan dan konsep yang berbeda-beda. Ini yang harus bisa dibedakan,” terangnya.
Menurut Peggy, seorang server di restoran cepat saji tentu memiliki kompetensi yang berbeda dengan server di restoran fine dining atau hotel berbintang. Karena itu, diperlukan pemetaan kompetensi yang disepakati bersama oleh pelatih, asosiasi, dan pelaku industri. “Kita harus setting standar kompetensi, jabatan dan layanan. Bukan hanya jabatan, tapi level restorannya, level industrinya,” katanya.
Melalui produk sertifikasi bertajuk Krama, Arete mulai merancang sistem kompetensi berjenjang, mulai dari level praktisi untuk lulusan SMK atau SMA, hingga supervisor dan manajer dengan persyaratan pengalaman kerja tertentu. “Kalau supervisor minimal sudah bekerja dua tahun. Manager tentunya beda lagi, standar dan PR-nya lebih banyak,” jelasnya.
Ia menegaskan, inisiatif ini dimulai dari Surabaya dan Jawa Timur karena dinilai memiliki ekosistem industri yang sehat serta dukungan asosiasi yang kuat. “Dengan adanya APKRINDO, teman-teman industri percaya dan mau menyamakan ekspektasi. Kita bikin standarisasi supaya tenaga kerja di industri restoran dan kafe bisa naik kesetaraannya,” ujarnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menilai kebutuhan SDM berstandar hospitalitas menjadi isu krusial di tengah maraknya pertumbuhan restoran dan usaha F&B di Kota Pahlawan.
“Banyak food and beverage yang muncul di Surabaya. Tetapi yang mereka butuhkan adalah tenaga kerja yang benar-benar punya hospitalitas. Teknis dan skill ada, tapi hospitality dan attitude itu yang belum kita punya,” ujarnya.
Menurut Agus, hospitalitas menjadi kunci utama dalam industri F&B karena berkaitan langsung dengan pengalaman pelanggan. Ia menyebut, profesionalisme pekerja harus tetap dijaga meski dalam kondisi personal yang tidak ideal. “Bagaimana menciptakan suasana yang nyaman di tempat itu. Pada saat pekerja sedang punya masalah, tapi dia harus profesional menghadapi pelanggan. Itu yang penting,” tegasnya.
Pemkot Surabaya, telah melakukan berbagai upaya termasuk menjalin nota kesepahaman dengan sektor perhotelan agar 50 persen tenaga kerja berasal dari warga Surabaya. Ke depan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan asosiasi seperti APKRINDO dan PHRI untuk menyusun standar kompetensi yang lebih terukur.
Kolaborasi APKRINDO dan Arete ini diharapkan menjadi langkah awal penyusunan standar kompetensi yang lebih sistematis bagi industri kafe dan restoran di Jawa Timur. Dengan pertumbuhan usaha yang terus meningkat, penyelarasan antara kebutuhan industri dan kualitas tenaga kerja dinilai menjadi kunci menjaga daya saing sektor F&B di Surabaya dan sekitarnya. (q cox, tama dini)
