SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Surabaya berharap insan Pers berperan aktif dalam menjaga sistem demokrasi Pancasila di Indonesia agar tetap berjalan di atas jalurnya, dengan modal idealisme wartawan yang dimiliki.
Sebagai pilar ke empat sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, Reny Widya Lestari Ketua IWAPI Kota Surabaya mengatakan bahwa insan Pers juga berperan sebagai penopang demokrasi, baik secara prosedural maupun substansial.
“Pers berkewajiban turut menjaga sistem demokrasi Pancasila di negeri ini agar tidak menimbulkan banyak konflik yang bertentangan dengan asas-asas Pancasila, karena sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat,” tutur kata Bacaleg asal Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Kota Surabaya ini. Senin (13/8/2018)
Karena, kata Reny, asas-asas Pancasila itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu pondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara.
Disingung soal kontestasi Pilpres tahun 2019, Reny Widya Lestari mengatakan, untuk memilih pemimpin harusnya memiliki cara pandang yang utuh, artinya tidak hanya berdasarkan kepentingan yang parsial atau kelompok.
“Bisa saja dengan pilihan atas dasar like n dislike namun kalau ternyata yang terpilih tidak sesuai harapan kita, ya lantas jangan gampang marah atau memperolok,” ucapnya. Senin (13/8/2018)
Masih Reny, dalam setiap pertandingan selalu ada yang kalah dan menang. Yang menang seyogyanya merangkul yang kalah dan bisa saja menawari posisi sehingga aspirasi yang kalah tetap didengar sebagai bagian besar dari bangsa ini.
Tidak hanya itu, Reny juga berharap agar semua pihak terutama insan Pers bisa memberikan pendidikan politik yang dewasa dalam seluruh pemberitaannya, agar bisa dijadikan rujukan untuk menetukan pilihan rakyat.
“Karena akhir-akhir ini, isu-isu agama mulai dijadikan komuditas politik yang berpotensi memecah belah antar umat dan bangsa, maka saya berharap kebijakan semua pihak terutama insan Pers untuk tidak turut memberitakan isu-isu yang berkaitan dengan agama sebagai dasar pembenaran dalam urusan politik praktis,” pungkasnya. (q cox).
