SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Timur hingga 31 Mei 2026 menunjukkan hasil positif di tengah dinamika ekonomi global. Pendapatan negara terus bertumbuh, sementara belanja negara dipercepat untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pembangunan dan ketahanan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Max Darmawan, mengatakan pendapatan negara di Jawa Timur telah mencapai Rp106,08 triliun atau 35,13 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp301,95 triliun. Capaian tersebut tumbuh 16,24 persen (year on year) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Penerimaan negara masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di Jawa Timur tetap terjaga meskipun dunia masih menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya dalam Media Briefing Triwulan II 2026 di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (22/6/2026).
Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp55,47 triliun, tumbuh 16,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp3,74 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp46,86 triliun.
Menurut Max, pertumbuhan penerimaan pajak terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan yang masih menunjukkan aktivitas ekonomi yang cukup kuat.
Sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak bruto dengan kontribusi sekitar 55,7 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 21,8 persen. Keduanya mencerminkan tetap terjaganya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat di Jawa Timur.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Saiful Islam, menjelaskan bahwa APBN tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan di daerah. Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp48,52 triliun atau 42,92 persen dari pagu sebesar Rp113,04 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp18,56 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp29,96 triliun. Meski penyaluran TKD mengalami penyesuaian, belanja pemerintah pusat justru meningkat signifikan sehingga mendukung percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di daerah.
Saiful mengatakan APBN terus diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis, salah satunya ketahanan pangan. Jawa Timur kini tercatat sebagai produsen padi terbesar nasional dengan produksi mencapai sekitar 7,71 juta ton, didukung alokasi anggaran ketahanan pangan yang terus diperkuat pemerintah.
Selain sektor pangan, APBN juga menopang pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Salah satunya pembangunan Kompleks Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 di Surabaya yang progres fisiknya telah mencapai sekitar 80 persen dan ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran mendatang.
“Kami terus memastikan APBN hadir untuk mendukung pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pendidikan, ketahanan pangan, hingga penguatan pelayanan publik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa perekonomian Jawa Timur masih menunjukkan daya tahan yang baik di tengah perlambatan ekonomi global. Kondisi tersebut tercermin dari stabilnya penerimaan negara, percepatan belanja pemerintah, serta tetap terjaganya aktivitas industri dan perdagangan yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui sinergi seluruh unit Kementerian Keuangan, pemerintah optimistis APBN akan terus menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya tahan fiskal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan. (feb, tama dini)
