SURABAYA (Suarapubliknews) – Kebutuhan untuk dapat mengakses berbagai informasi secara cepat dan akurat saat ini telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Begitupun bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kebutuhan ini menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi arah kebijakan yang akan diambil oleh Pimpinan Daerah di Jatim.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan Ia mengharapkan Big Data mampu membangun konektivitas data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Timur termasuk dengan Pemerintah Kabupaten/kota serta Instansi lainnya.
“Jadi tidak sekedar menghasilkan data, tetapi konektivitas data dan sistem diantara seluruh OPD ini bisa terbangun dengan baik dan dapat diakses secara langsung serta akurasinya terjaga . Hal ini mempermudah, mempercepat dan meningkatkan efektifitas layanan kepada masyarakat,” katanya.
Upaya peningkatan layanan informasi melalui Big Data sejatinya telah dilakukan dan sedang dalam proses penyempurnaan. Sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi sumber utama dalam mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sektor guna mendukung percepatan pengambilan keputusan yang tepat dan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.
“Jadi kalau kita ingin tahu tentang layanan pendidikan, tentang layanan kesehatan, tentang tenaga kerja maka otomatis terkoneksi di Big Data yang pusatnya ada di kominfo,” lanjut Khofifah saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim..
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menambahkan bahwa dalam usaha penyempurnaan Big Data ini pemprov Jatim menggandeng beberapa tenaga ahli yang berkompeten yang concern terhadap Big Data. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur.
“Di Jawa Timur banyak perguruan tinggi yang sangat concern terhadap pengembangan IT dan juga memiliki banyak tenaga ahli dibidang infrastruktur jaringan data, maka sangat baik kita menggunakan tenaga-tenaga expert dari ITS, UNAIR, atau UB dan perguruan tinggi lainnya yang memiliki concern dibidang ini” imbuhnya.
Meskipun bahwa akan ada beberapa pihak atau tenaga ahli yang akan membantu, namun operator dari Big Data tetap berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika agar kordinasi dengan OPD berjalan lancar.
“Operator harus dikendalikan dari Diskominfo Jatim agar yang mengimput data dapat dipertanggungjawabkan dan mudah memonitor melalui satu pintu dinas kominfo Prov. Jatim,” pesannya. (q cox, Tama Dinie)
