BATULICIN (Suarapubliknews) – Melalui Pemkab Tanah Bumbu (Tanbu), Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan ribuan sertifikat tanah kepada warga Bumi Bersujud, namun karena masih suasana pandemi hanya diwakili 50 warga.
Sertifikat diserahkan melalui Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Ready Kambo beserta Kepala Kantor BPN setempat Roni L Parningotan Sitanggang, S. Sos, Senin (09/11/2020) di gedung ATR BPN Kelurahan Gunung Tinggi.
Dalam penyerahan itu bertepatan dengan hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2020 yang di lakukan secara virtual, sekaligus dihadiri Presiden RI Ir. Joko Widodo.
Bersamaan itu pula Jokowi menyerahkan secara simbolis kepada 30 anggota masyarakat dari 1 juta sertifikat tanah warga yang tersebar di 31 provinsi dan 201 Kabupaten/Kota di Istana Negara, Jakarta.
“Hari ini saya akan membagikan satu juta sertifikat tanah pada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota. Hari ini satu juta. Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali,” kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia, yang ditayangkan saluran YouTube Sekretariat Presiden.
Sebutnya, jumlah ini menurun dari target semula, yaitu 10 juta sertifikat. Target diturunkan mengingat adanya pandemi COVID-19.
“Saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Saya turunkan menjadi 7 juta dan saya yakin insyaallah akan tercapai,” ujar Jokowi.
Dijelaskannya bahwa dirinya sudah menyerahkan sebanyak 2,4 juta sertifikat tanah dalam waktu lima tahun. Jutaan lainnya diserahkan pejabat Badan Pertanahan Nasional.
“Dalam lima tahun ini total sertifikat yang sudah saya bagikan langsung ada 2,4 juta. Saya muter setiap ke daerah, entah 5 ribu, 7 ribu, 10 ribu, 12 ribu,” ungkapnya.
Dalam berbagai kesempatan, Jokowi turun langsung membagikan sertifikat tanah. Alasannya, Jokowi masih melihat adanya konflik lahan di daerah-daerah.
“Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat kepada Bapak/Ibu? Karena setiap saya ke desa, ke kampung, saya kan hampir setiap minggu ke desa, keluhan yang masuk ke saya adalah banyak tanah yang belum tersertifikat sehingga di lapangan banyak sengketa, konflik tanah,” paparnya.
Jokowi mengatakan, saat mendengar masukan warga soal mengapa tidak mengurus sertifikat, dia mendapatkan kabar bahwa mengurus sertifikat tanah itu lama dan dipersulit. Jokowi mengakui pernah mengalaminya dulu.
“Kenapa ini nggak diurus, yang masuk ke telinga saya bilang urus sertifikat tanah susahnya minta ampun. Tapi nggak usah ngomong ke saya, saya ngalamin sendiri urus lama banget. Saya pernah ngalamin sendiri, jadi nggak usah diceritain pun saya sudah tahu,” ucap Jokowi.
Jokowi berpesan kepada masyarakat penerima untuk menyimpan dengan baik sertifikat tanah. Sertifikat tanah boleh saja diagunkan, tetapi harus dikalkulasi dan uang hasil pinjaman untuk keperluan usaha.
“Jangan dipakai beli mobil, sepeda motor, belikan anak-anak HP yang mahal-mahal, itu namanya konsumtif,” kata Jokowi. (q cox, Imran)
