SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur (Jatim) akan bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018. Pasalnya, PPDI dilarang untuk berpolitik.
“Perangkat desa tidak boleh berpolitik. PPDI ini perangkat desa, karena itu kita harus netral,” kata Ketua PPDI Jatim, Hartono kepada wartawan usai pelantikan pengurus PPDI Jatim 2017-2022 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Selasa (26/12/2017).
Dijelaskan, menghadapi pilkada Jatim yang tinggal enam bulan lagi, PPDI akan mengambil sikap mengalir saja. Biarkan para kepala desa bersama perangkatnya, memilih sesuai dengan hati nuraninya. Tidak ada paksaan untuk memilih para kandidat.
Namun, pihaknya tetap mendoakan yang terbaik buat Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang maju sebagai calon gubernur Jatim tahun depan. “Ya, kami mendoakan Gus Ipul jadi gubernur. Mendoakan orang itu boleh dan doa itu baik,” tuturnya.
Menurutnya, Gus Ipul punya kepedulian besar pada perangkat desa. Gus Ipul sering berdiskusi dengan kepala desa setiap kali dalam kunjungannya ke daerah. “Kita sama-sama muslim. Sama-sama saudara harus mendoakan yang baik-baik,” tuturnya.
PPDI di Jatim baru terbentuk di 20 dari 38 Kabupaten/Kota se Jatim. 18 Kab/Kota yang belum terbentuk PPDI, antara lain kab Malang, kota Malang, kota batu dan empat Kab di Madura. “Daerah yang belum terbentuk ini, akan secepatnya dibentuk PPDI,” ucapnya.
Ke depan, tambahnya, agar PPDI bisa mandiri, maka organisasi harus dihidupkan. Harus punya standarisasi supaya organisasi ini bisa berjalan. “Ibarat rumah tangga, organisasi ini harus punya AD/ART,” imbuhnya.
Kepengurusan PPDI Jatim sendiri dilantik oleh Ketua PPDI pusat, Mujito. Hadir dalam acara pelantikan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, serta juga dihadiri ratusan pengurus PPDI dari berbagai daerah. (q cox, Wb)
