SURABAYA (Suarapubliknews) – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara telah menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.
DPC Partai Demokrat Surabaya menilai bahwa KLB tersebut digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat 5 Maret 2021 di Deli Serdang Sumatera Utara.
Pernyataan ini disampaikan Junaedi Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, yang menganggap bahwa KLB itu tidak sah. Tidak sesuai dengan konstitusi partai yang tertuang di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil Kongres ke V Maret 2020.
“Saya selaku Sekretaris DPC Demokrat Surabaya memastikan bahwa DPC Surabaya tetap setiap kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyoni. Dasar kita ya AD/ART dan hasil kongres ke V tahun 2020,” kata Junaedi, Sabtu (6/03/2021).
Ia menyebutkan, ketidak absahan KLB di Deli Serdang berlandaskan AD/ART Demokrat yang menyebutkan bahwa proses KLB harus sesuai dan memenuhi syarat 2/3 dari pemilik suara sah. Selain itu, juga harus ada persrtujuan dari Ketua Majelis Tinggi partai, Susilo Bambang Yudhoyono.
Maka dari itu, karena dianggap tak sesuai dengan aturan internal organisasi, Junaedi menyebut bahwa hasil KLB itu tidak sah dan bukan keputusan resmi partai Demokrat. Dengan alasan itu, Junaedi mengatakan bahwa PD Surabaya tetap setia dan tegak lurus dengan keputusan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
“Terkait KLB yang ada di Sumut, saya berpandangan itu inkonstitusional. Jadi kami tetap mendukung kepemimpinan Mas AHY sebagai ketua umum Demokrat yang sah,” katanya. (q cox)
