SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Institut Teknologi Sepuluh Nopember menegaskan komitmennya sebagai ruang akademik yang terbuka terhadap pertukaran gagasan dan pengembangan nalar kritis mahasiswa melalui kegiatan bedah film dokumenter Pesta Babi yang digelar Departemen Studi Pembangunan ITS, Rabu (13/5/2026) malam.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan ITS (HIMADEV) tersebut menjadi bagian dari mata kuliah Kajian Agraria dan menghadirkan ruang diskusi terbuka di tengah polemik pembubaran agenda nonton bareng film Pesta Babi di sejumlah daerah. Diskusi menghadirkan dua perspektif berbeda melalui narasumber: Ambrosius Harto Manumoyoso dan Khairun Nisa.
Dalam forum yang dihadiri mahasiswa dan dosen tersebut, film dokumenter yang mengangkat isu konflik agraria dan pembangunan di Papua dinilai relevan sebagai studi kasus untuk memahami dinamika kebijakan publik secara lebih kritis dan multidimensional.
ITS menilai diskursus terhadap kebijakan publik merupakan bagian penting dari proses pendidikan tinggi, sehingga kampus harus tetap menjadi ruang aman untuk berdialog secara akademik.
Dosen Studi Pembangunan ITS, Khairun Nisa mengatakan setiap kebijakan publik idealnya dirumuskan melalui pendekatan bottom-up dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. “Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai suatu kebijakan nasional melalui ketiga dimensi keadilan tersebut,” ujarnya.
Icha menjelaskan konsep keadilan sosial menurut pemikir politik Nancy Fraser dapat dilihat melalui tiga dimensi, yakni keadilan distribusi, keadilan representasi, dan keadilan rekognisi. Menurutnya, setiap kebijakan strategis nasional juga harus tetap menjunjung nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.
Sementara itu, Ambrosius Harto Manumoyoso menilai film dokumenter memiliki kekuatan dalam membangun kesadaran publik terhadap suatu persoalan sosial. Menurutnya, film dokumenter umumnya bersifat investigatif karena menampilkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. “Provokasi di sini bukan untuk menyulut emosi, tetapi sesuatu yang mampu mendorong kita untuk menentukan sikap terhadap suatu persoalan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kampus merupakan ruang yang tepat untuk mengeksplorasi ide, kritik, dan gagasan dari sudut pandang akademik. “Segala bentuk intervensi terhadap kebebasan berpikir justru dapat melemahkan marwah akademik itu sendiri,” pungkasnya.
Melalui forum diskusi tersebut, ITS berharap mahasiswa tidak hanya memahami kebijakan dari sisi teknokratis, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dalam membaca dinamika pembangunan di masyarakat.
Kegiatan ini juga disebut sejalan dengan komitmen Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas, poin ke-10 tentang Mengurangi Kesenjangan, poin ke-12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, serta poin ke-15 tentang Ekosistem Daratan. (feb, tama dini)
