SURABAYA (Suarapubliknews) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Leader Talk Airlangga Forum, yang digelar oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) dengan tajuk Sinau Bareng Kebijakan KTP Digital. Kegiatan yang digelar secara daring itu, turut diikuti oleh Camat dan Lurah di seluruh Kota Pahlawan, Rabu (23/2/2022).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kemudian menjelaskan mengenai program percepatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kota Surabaya. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) per 31 Desember 2021, layanan akta kelahiran anak dengan target nasional 95 persen telah terlampaui menjadi 97,57 persen.
“Kemudian layanan perekaman KTP-Elektronik dari target 99,3 persen telah terlampaui menjadi 99,42 persen dan layanan kartu identitas anak dari target 30 persen telah terlampaui menjadi 53,45 persen. Artinya Kota Surabaya telah melampaui target,” ungkap Wali Kota Eri Cahyadi di Ruang Kerja Wali Kota Surabaya.
Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa pelayanan adminduk di Kota Surabaya, khususnya KTP Elektronik menjadi pelayanan dasar. Sebab, KTP Elektronik telah terintegrasi dengan berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Karena kalau kita sudah tau NIK, maka sasaran Pemkot Surabaya untuk melakukan intervensi bisa tepat sasaran,” ujar dia.
Melalui dokumen adminduk terintegrasi inilah, ia mengaku bahwa masyarakat bisa mendapat kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan, hingga program pengentasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ada di Kota Surabaya.
“Warga Surabaya yang ber KTP Surabaya maka secara otomatis dia akan diberikan BPJS melalui program UHC (Universal health Coverage). Kemudian, terintegrasi melalui NIK untuk memberikan beasiswa kepada jenjang SD/SMP/SMA/SMK yang tergolong keluarga MBR,” ungkap dia.
Dengan demikian, program percepatan pelayanan Adminduk yang telah dibangun hingga tingkat RT/RW diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan. Karena, Pemkot Surabaya juga mempermudah pelayanan dengan aplikasi, yang bisa diakses oleh warga dari rumah masing-masing.
“Warga Surabaya yang mengurus KTP tidak lagi terpusat di Dispendukcapil atau Mall Pelayanan Publik Siola, permohonan tinggal dikirimkan lewat RT. Maka nanti kelurahan yang akan mengantar dokumen yang sudah jadi tersebut,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga memiliki tim Jebol Anduk (jemput bola administrasi kependudukan) untuk mendekati warga yang tidak bisa menuju ke loket pelayanan. Kemudian mengambil KTP dan adminduk lainnya, bisa di kecamatan atau diantar kepada RT/RW setempat.
“Harapan kami di bulan-bulan kedepan tidak lagi mencetak KTP di Dispendukcapil, tapi sudah di tingkat kecamatan untuk mempercepat layanan kita,” harap dia.
Tak hanya itu saja, semua personil yang ada di Kota Pahlawan turut dilibatkan dalam pengembangan inovasi pelayanan Adminduk, seperti melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.
“Dimulai dari inovasi layanan Lontong Kupang yang terintegrasi dengan Pengadilan Agama terkait buku nikah dan dokumen kependudukan, lalu inovasi Lontong Balap yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri untuk penetapan sidang ganti nama dan lainnya. Semuanya one day service atau satu hari selesai,” ujar dia.
Layanan selanjutnya adalah ACO ERI, yang menjadi inovasi Dispendukcapil dengan Pengadilan Agama. Masyarakat yang hendak mengajukan permohonan atau gugatan, saat ini bisa langsung mendatangi kelurahan setempat.
“Berikutnya Kalimasada atau kawasan lingkungan masyarakat sadar adminduk, ini kita lakukan sampai di tingkat RT. Kami juga bekerjasama dengan 81 bidan dan 45 rumah sakit, maka secara otomatis akta kelahirannya sudah didaftarkan dan kita kirimkan, termasuk surat keterangan baru,” jelas dia.
Layanan selanjutnya adalah Program belajar di Merdeka Belajar Kampus Merdeka-Adminduk (MBKM-A) dengan 9 perguruan tinggi, yang salah juga ikuti oleh Universitas Airlangga (Unair). Serta, program dari aplikasi Sayang Warga, yakni updating data multi sektor berbasis penduduk.
“Terakhir adalah Swarga Loka, yakni kanal informasi kependudukan swara warga yang mengelola kebutuhan adminduk. Maka layanan adminduk, khususnya KTP Elektronik menjadi ujung tombak kami untuk melakukan intervensi di Kota Surabaya,” kata dia.
Wali Kota Eri Cahyadi menambahkan, bahwa pihaknya ikut mendukung perkembangan terkini, yang akan diluncurkannya KTP Digital oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. Bahkan, telah menyiapkan jajaran lini pada pelayanan Adminduk, seperti Dispendukcapil, kecamatan, kelurahan, RT/RW, untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
“Juga akan melakukan sosialisasi pemanfaatan KTP Digital kepada berbagai pihak yang selama ini meminta info identitas penduduk untuk layanan/service, seperti perbankan, hotel, rumah sakit dan mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh Kemendagri,” ungkap dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa program transformasi yang dilakukan pada tahun 2020 dengan mengembangkan SIAK (Sistem informasi administrasi kependudukan) terpusat. Artinya, pihaknya mulai meninggalkan layanan manual dan bergeser secara daring, yang diharapkan mampu menjangkau pelayanan luar negeri.
“Mulai kemarin kita sudah mencetak KTP elektronik secara digital untuk warga kita yang ada di Amerika, Belanda, Perancis, dan lainnya,” kata Zudan.
Meski demikian, ia juga mengapresiasi langkah Wali Kota Eri Cahyadi terkait program adminduk terintegrasi. Menurut dia, sistem yang telah diterapkan ini mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan pelayanan adminduk.
“Contoh pelayanan terintegrasi milik Mas Eri (Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi) ini bagus sekali, warga mintanya satu, tetapi diberi oleh Dispendukcapil dokumen yang lainnya. Jadi izin permohonannya satu tapi sudah terintegrasi, seperti mengurus akta kelahiran baru, tetapi juga mendapatkan KK baru,” ujar dia.
Ia juga mempersilahkan Wali Kota Eri Cahyadi untuk memanfaatkan data kependudukan terhadap semua pelayanan publik, yakni cukup dengan mengetik NIK dan tidak perlu membawa dokumen. Sebab, ia berharap nantinya masyarakat tidak perlu meminta dokumen adminduk, melainkan cukup mendapat dokumen elektronik (pelayanan adminduk dalam genggaman).
“Nanti kedepan kalau sudah siap infrastrukturnya, cukup menggunakan sidik jari bagi yang sudah memiliki KTP Elektronik, maupun yang sudah pernah mengurus KTP Elektronik atau dengan KTP digital kita,” pungkasnya. (q cox)
