SURABAYA (Suarapubliknews.net) – H. Junaedi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan Pemkot Surabaya melalui statemen Tri Rismaharini Wali Kota di sejumlah media, terkait korban insiden Surabaya Membara. Karena terkesan apriori.
Menurut Junaedi, siapapun penyelenggara acara tersebut, pihaknya tetap mendorong agar Pemkot Surabaya peduli sekaligus memberikan santunan kepada korban, karena ini menyangkut warganya sendiri.
“Saya prihatin dengan statement Wali Kota di media yang terkesan apriori, karena sebagai kepala daerah harusnya bijaksana dalam bersikap, tidak bersikap seperti itu, apalagi menyangkut warganya sendiri, lha wong warga diluar saja diperhatikan, mosok warganya sendiri dibiarkan,” ucapnya kepada media ini. Rabu (14/11/2018)
Wakil Ketua komisi D DPRD Surabaya ini berpandangan, diakui maupun tidak, kegiatan yang gelar oleh elemen masyarakat ini juga turut mengharumkan nama Kota Surabaya, dan patut di apresiasi.
“Karena didalamnya mengandung unsur pendidikan soal sejarah kepahlawanan yang terjadi pada tanggal 10 November di Kota Surabaya, insiden sudah terjadi dan menelan korban 3 nyawa melayang dan belasan luka-luka, jangan ditanya soal perijinan lagi, selamatkan dulu korbannya,” tandasnya.
Namun demikian, Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Surabaya dari Dapil 5 dengan nomer urut 1 ini mengapresiasi Pemkot Surabaya yang telah membantu pengobatan para korban insiden Surabaya Membara melalui rumah sakit Dr. Soewandhi.
Hal senada juga dikatakan Ir. Armuji, MT Ketua DPRD Surabaya, yang meminta kepada pemkot Surabaya untuk menggunakan dana tanggap bencana atau bila perlu BOP yang nilainya cukup tinggi.
“Dana untuk tanggap bencana itu kan ada atau pakai saja BOP yang nilainya cukup tinggi itu, jangan hanya karena tidak laporan, lantas statemen seperti itu, lha apa anak pengebom yang jadi korban itu juga pakai laporan, kok bisa dibantu,” tutur Armuji
Caleg PDIP Dapil 1 Surabaya untuk DPRD Jatim ini mencontohkan beberapa insiden yang mendapatkan bantuan dari pemkot Surabaya.
“Korban kebakaran itu sebelumnya juga nggak pakai laporn, kok bisa dibantu, trus apa bedanya dengan insiden di viaduk itu, demikian juga dengan korban air asia, lombok, palu dan donggala juga dibantu, kok sekarang tidak, ini kenapa, bonek yang ngandol sepur juga dibantu,” terangnya.
Seharusnya, kata Armuji, Pemkot Surabaya justru memberikan apresiasi kepada elemen masyarakatnya yang bisa menjadi penyelenggara acara Surabaya Membara itu, karena tanpa bantuan siapapun bisa terselenggara.
“Ini kan acara upaya masyarakat, kok malah nggak dihargai, apalagi terjadi insiden yang terhadap warga Kota Surabaya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dikutip dari pemeberitaan media Antara, Pemerintah Kota Surabaya menegaskan tidak akan memberikan santunan kepada para korban meninggal maupun luka-luka atas insiden drama kolosal “Surabaya Membara” yang digelar di Viaduk Jalan Pahlawan, Surabaya pada Jumat (9/11/2018).
“Kita tidak ada itu (santunan). Nanti kalau begitu semua akan begitu. Tidak bisa seperti itu. Ini sudah sudah saya sampaikan ke sekda (sekretaris daerah),” kata Risma usai upacara Hari Pahlawan di Taman Surya Surabaya, Sabtu.
Hanya saja, lanjut dia, Pemkot Surabaya akan merawat tuntas semua korban “Surabaya Membara” yang sampai saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Soewandhie.
“Kami juga lihat uang kita tidak ada tunai. Ini pun untuk penghargaan Hari Pahlawan, kami urunan,” katanya. (q cox)
