SURABAYA (Suarapubliknews) – Tersebarnya kabar soal pengalihan Mobile Combat Covid-19 ke daerah lain ternyata juga memantik suara anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya yang menilai jika Pemprov Jatim bergerak tanpa indikator yang jelas.
“Terbukti yang terbaru adalah pengalihan Mobile Combat Covid-19 dari Surabaya ke daerah lain yang angka Covid-nya di bawah Surabaya,” ucap Syaifuddin Zuhri Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya. Jumat (29/5/2020).
Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini menuturkan, Kota Surabaya sebagai ibu kota dan kota terbesar adalah episentrum utama (tertinggi) di Jawa Timur, baik dari sisi jumlah positif hingga tingkat penularannya sehingga semestinya menjadi prioritas.
“Preseden dipindahnya Mobile Combat Covid-19 dari Surabaya ke daerah lain menunjukkan bahwa Pemprov Jatim tidak mempunyai strategi yang cermat dan terukur,” ujar ini.
Hal yang sama juga dikatakan Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, yang menjelaskan bahwa sudah beberapa kali Pemprov Jatim mengeluarkan pernyataan yang terkesan “menteror” warga Surabaya, seperti Surabaya bisa menjadi ‘Wuhan baru’.
Menurut Anas, pernyataan-pernyataan Pemprov Jatim yang seolah-olah menteror warga Surabaya tidak diikuti dengan tindakan konkrit di lapangan dengan memberi prioritas ke Surabaya.
“Jadi patut dipertanyakan apa motif para pejabat Pemprov Jatim dengan berbagai pernyataan yang tidak diikuti aksi dan strategi di lapangan,” tandasnya..
Anas menambahkan, pada tanggal 22 Mei 2020 Walikota Surabaya Tri Rismaharini sudah berkirim surat kepada Kepala BNPB Jawa Timur, yang berisi meminta bantuan untuk perluasan tet swab dengan 2 unit Mobile Combat Covid-19.
“Logikanya, surat Walikota itu bisa menjadi landasan bagi kebijakan Pemprov Jatim untuk memprioritaskan Surabaya untuk pengoperasian mobil test PCR bantuan BNPB Pusat,” ujar Anas.
Seperti yang ditulis sejumlah media online pada 27 Mei 2020, lanjut Anas, jika Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Doni Monardo telah menyebutkan, bahwa pihaknya memberikan mobil laboratorium tes PCR ke Jawa Timur.
Dani menyebut, Surabaya adalah salah satu prioritas bagi penggunaan fasilitas mobil tersebut, karena tingginya angka positif Covid-19 dan seharusnya Gubernur mengikuti instruksi Kepala BPNB.
“Apalagi, sudah jelas ada jadwal mobil tes PCR lima hari di Surabaya, Pemkot Surabaya sudah janjian dengan Gugus Tugas Jatim, tapi mobil tes PCR yang sudah ditunggu warga Surabaya malah dialihkan ke daerah lain,” pungkas Anas. (q cox)
