SIDOARJO (Suarapubliknews) – Peningkatan bangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah memasuki tahap II pelaksanaan. Hampir 75% bangunan sudah selesai. Namun sayang, bangunan untuk pelayanan kesehatan masyarakat tersebut diduga dikerjakan asal-asalan dan tanpa pengawasan yang seirus.
Aanggaran APBD seniali Miliyaran rupiah dalam tahapan pembangunan dikucurkan, mulai dari Biaya perencanaan, biaya konsultan hingga anggaran untuk biaya kontruksi bangunan diserap melalui Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruanh Kabupaten Sidoarjo, melaui tender.
Sebelumnya, menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai kejanggalan proyek untuk Pusat Kesehatan masyarakat itu, Komisi C DPRD Sidoarjo melakukan sidak ke lokasi proyek yang tidak ada aktifitas pekerja saat itu.
“Sebenarnya Proyek tersebut sudah masuk dalam tahun anggaran 2019. Dari temuan kami Struktur bangunan tersebut memang memiliki banyak kejanggalan, Komisi C berencana akan menindak lanjuti temuan tersebut,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.
Menanggapi temuan Komisi C DPRD Sidoarjo tersebut. Kasih Intel Kejaksaan Negri Sidoarjo Idham Khalid menjelaskan, giat tersebut memang didaftarkan oleh dinas terkait untuk dilakukan walman TP4D, sejak di daftarkan sampai dengan kontrak selesai, tidak ada risalah ataupun progres pekerjaan yang dilaporkan kepada Kejaksaan Negri Sidoarjo.
“Ingat fungsi TP4D ada 4, yaitu pendampingan hukum, pendapat hukum, koordinasi dengan APIP, dan melakukan upaya hukum represif,” jelas Idham,Rabu (07/10/2020).
Salah satu tugas dan fungsi TP4D adalah mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif.
“Kami akan melakukan telaah mendalam terkait proyek tersebut, tunggu tanggal mainnya,” Pungkas Idham Khalid. (q cox, drie)
