JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, serta volatilitas pasar keuangan internasional.
Kondisi tersebut dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hasil asesmen KSSK menunjukkan fundamental perekonomian Indonesia masih kuat meskipun tekanan eksternal terus meningkat. Karena itu, koordinasi lintasotoritas akan terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan.
“KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas perkembangan perekonomian dan sektor keuangan, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya dalam siaran pers hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026.
KSSK memproyeksikan perekonomian Indonesia sepanjang 2026 tetap berada pada jalur positif dengan pertumbuhan diperkirakan berada di kisaran 5,6 hingga 6,0 persen. Optimisme tersebut didukung oleh daya beli masyarakat yang tetap terjaga, percepatan belanja pemerintah, proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Di sisi stabilitas harga, inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,88 persen secara tahunan, masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah. Sementara itu, nilai tukar rupiah menunjukkan penguatan pada akhir Juli menjadi Rp17.994 per dolar AS, didukung aliran investasi portofolio asing dan posisi cadangan devisa yang tetap memadai sebesar USD145,6 miliar.
Kinerja fiskal juga dinilai tetap solid. Hingga akhir triwulan II 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, sektor perbankan juga menunjukkan kinerja yang tetap kuat. Penyaluran kredit tumbuh 12,67 persen menjadi Rp9.080,9 triliun, dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross tetap rendah di level 2,09 persen. Permodalan perbankan juga terjaga dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 23,70 persen, jauh di atas ketentuan minimum.
KSSK menegaskan koordinasi antara pemerintah, BI, OJK, dan LPS akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pembiayaan sektor riil, program Asta Cita, serta berbagai program prioritas nasional. Sinergi kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. (feb, tama dini)
