JEPANG (Suarapubliknews) ~ Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono melakukan lawatan kerja ke Jepang untuk menggali sistem penanganan bencana yang sudah advance dilakukan di negeri Sakura, Kamis (16/5).
Salah satu tempat yang dituju rombongan Pj. Gubernur Jatim adalah Universitas Wako, Tokyo, Jepang. Dengan didampingi Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, Kadis PU Bina Marga Edy Tambeng Widjaja dan sejumlah Tim BPBD, Pj. Gubernur Adhy Karyono mengkaji tuntas sistem penanganan bencana yang sudah berhasil dilakukan oleh Jepang.
Tak hanya belajar, dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy juga berkesempatan untuk memaparkan unggulan sistem penanganan bencana yang telah dimiliki Jawa Timur. Salah satunya adalah sistem penanganan bencana dengan berbasis partisipasi masyarakat.
“Jawa Timur memiliki delapan klaster pengembangan wilayah, yaitu Labanegoro, Madura, Metropolitan, Ijen, Probomajang, Malang Raya, Wilis Selatan, dan Wilis Utara. Dan di Jawa Timur ini, terdapat 14 jenis potensi bencana. Dimana bencana yang paling dominan dalam dua tahun terakhir adalah bencana hidrometrologi, seperti, banjir, angin kencang dan tanah longsor,” tegasnya.
Dalam penanganan bencana di Jatim, Pemprov Jatim mengedepankan pelibatan pentahelix. Tak hanya pemerintah, melainkan juga media massa, akademisi, dunia usaha, serta sampai masyarakat juga dilibatkan secara langsung.
“Masyarakat adalah yang paling dekat dengan lokasi bencana dan yang paling mampu memberikan penanganan tercepat. Itulah mengapa di Jawa Timur kami mengedepankan penanganan bencana berbasis masyarakat,” lanjutnya.
Hal itu terlihat dari tiga satuan penanganan bencana yang telah terbentuk di Jatim yang dimotori langsung masyarakat. Tiga satuan itu yakni Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
SRPB, ditegaskan Adhy, membantu memfasilitasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan sasaran sekolah dan pondok pesantren. “Sementara FPRB itu yg memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana),” jelasnya.
Sedangkan Tagana, lebih berfokus pada kegiatan tanggap darurat, utamanya dalam kegiatan assesment dan penyediaan dapur umum untuk masyarakat terdampak bencana.
“Keunggulan dari sistem penanganan bencana berbasis masyarakat adalah mereka bisa terlibat mulai dari mitigasi, pencegahan bencana, hingga penanganan pasca bencana,” tegasnya.
Terlepas dari penanganan bencana berbasis masyarakat, Pj. Gubernur Adhy menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan langkah-langkah preventif sebelum bencana. Seperti mitigasi cegah bencana, survey lokasi berpotensi bencana, juga pengenalan profesi Petugas Penanganan Bencana kepada anak-anak muda Jawa Timur.
Untuk kegiatan pra bencana, diantaranya penguatan kapasitas masyarakat, melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan sasaran sekolah dan Pondok Pesantren, serta sosialisasi kelompok usia dini melalui Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina) dan Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena).
“Itu termasuk dalam fase prabencana kita. Kita juga punya fase tanggap darurat di mana kita melakukan kaji cepat oleh TRC BPBD dari wilayah terdampak, evakuasi penyelamatan korban oleh SAR dan personil terlatih, penyiapan pengungsian dan perlengkapannya, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga layanan psikososial atau trauma healing,” ujarnya.
Sedangkan untuk fase setelahnya, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa pemerintah fokus kepada rehabilitasi danrekonstruksi pascabencana. Sehingga, masyarakat dapat segera pulih.
“Intinya penanggulangan bencana ini adalah urusan kita bersama. Setiap individu harus mengerti dan menanamkan dalam hati bahwa kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita,” pungkasnya. (q cox, tama dini)
