Jatim RayaPemerintahan

Rapat Pleno II Tahun 2020 TPAKD Jatim, Wagub Emil Harap Ada Langkah Konkret Skema Pembiayaan Pemulihan Perekonomian Jatim

14
×

Rapat Pleno II Tahun 2020 TPAKD Jatim, Wagub Emil Harap Ada Langkah Konkret Skema Pembiayaan Pemulihan Perekonomian Jatim

Sebarkan artikel ini

SURABAYA, (Suarapubliknews) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berkesempatan membuka Rapat Pleno semester II Tahun 2020 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jatim berharap ada langkah konkret yang diambil oleh TPAKD Jatim agar perekonomian di Jawa Timur bisa segera pulih kembali dan melaju kencang. “Kita berharap bahwa pertemuan rapat pleno ini bisa membawa langkah-langkah konkret bagaimana caranya agar tentunya skema-skema pembiayaan ini bisa sinergi untuk bisa mengoptimalkan pemulihan ekonomi Jawa Timur,” katanya.

TPAKD Jawa Timur sendiri, memiliki sasaran penting dalam memulihkan perekonomian daerah. Yakni mendorong ketersediaan informasi terkait produk dan layanan keuangan serta akses keuangan bagi masyarakat, meningkatkan akses LJK kepada sektor produktif antara lain sektor UMKM, mendorong LJK untuk menyediakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kondisi masyarakat atau potensi wilayah setempat.

Lalu juga mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah dan mendorong penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM, usaha rintisan dan sektor prioritas.

Sedang tujuan TPAKD yaitu meningkatkan akses keuangan daerah, mendorong perekonomian daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Pemprov dalam konteks ini sangat berkomitmen untuk bisa bersinergi, menggali potensi dan strategi utama dalam memulihkan ekonomi Jawa Timur,” imbuh Emil.

Salah satu upaya yang dinilai dapat memberi kontribusi dalam pemulihan ekonomi di Jawa Timur adalah melalui inklusi keuangan. Cara tersebut merupakan hak setiap orang memiliki akses untuk mempunyai keuangan yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa secara efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, sebuah keadaan dimana masyarakat dapat megakses atau menggunakan produk layanan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, investasi, teknologi finansial dan sebagainya.

“Inklusi keuangan adalah salah satu harapan kita untuk bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi terutama bagi masyarakat kecil di mana tema besarnya adalah tema mengenai inklusi di tingkat mikro atau micro finance institution dan tentunya akses keuangan yang memungkinkan pelaku-pelaku ekonomi kecil untuk bisa membiayai, bertransaksi dengan lebih baik,” jelasnya.

Untuk mendukung tercapainya inklusi keuangan harus didukung dengan literasi keuangan dengan tujuan agar masyarakat paham dalam memilih dan menggunakan produk keuangan sesuai kebutuhan mereka serta tidak adanya curiga terhadap produk dan layanan keuangan yang tersedia. “Sederhananya dengan memiliki rekening di bank,” ujarnya.

Emil Dardak menyebut memiliki rekening di bank adalah simbol dari kemajuan, dan simbol kepopuleran sebuah usaha. Karena menurutnya, transaksi non tunai bisa ditracing dengan jelas oleh lembaga dan regulator yang berwenang.

Berdasarkan hasil survey saat ini, masyarakat sedikit banyak telah mengenal jasa keuangan untuk melakukan aktivitas jual beli secara online atau belanja online. Survey tersebut dilakukan pada milenial yang rentang usianya 16 – 30 tahun di Jawa Timur dengan pendidikan di level SMA dan SMK saja. Survey tersebut diperoleh data bahwa hampir 50 % tepatnya 46 %, telah melakukan transaksi belanja online.

“Kami melihat transaksinya ternyata mayoritas menggunakan transfer, kedua baru cash on delivery, pembayaran melalui minimarket artinya cashless tapi melalui minimarket, kombinasi antara elektronik dan manual, dan fintech atau e-wallet. Ini menunjukkan bahwa untuk segmen yang mayoritas dan kadang diasosiasikan dengan level middle tapi bukan middle up, itu sudah penetrasi e-commerce sudah semakin dalam,” jelasnya

Pelaku UMKM di Jawa Timur juga beradaptasi menyediakan platform pembayaran yang saat ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas serta bekerja sama memasarkan produknya dengan platform market place yang ada.

“Untuk mengakses pangsa pasar ini tentu UMKM nya juga harus terakses secara keuangan, kalau tidak bagaimana ? Karena saat ini cara pembayaran yang banyak ternyata menggunakan transfer. Kalau pelaku di sektor ini tidak punya solusi pembayaran transfer itu akan sulit apalagi kalau mereka bisa menggunakan e wallet,” pungkasnya.

Hadir secara langsung pada Rapat Pleno tersebut Dewan Pengarah TPAKD Jatim Kepala Kanreg 4 OJK Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah. Serta hadir secara virtual Walikota Malang Sutiaji dan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar. (q cox, tama dinie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *