Politik

Tetap Melawan, Agus Santoso Tuding Posisi Sek DPD Jatim dan Plt DPC ‘Tidak Sah’

127
×

Tetap Melawan, Agus Santoso Tuding Posisi Sek DPD Jatim dan Plt DPC ‘Tidak Sah’

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Sikap melawan terhadap kebijakan dan keputusan kepengurusan DPD Hanura Jatim, semakin ditunjukan oleh Agus Santoso Sekretaris DPC Hanura Kota Surabaya.

Jika sebelumnya hanya mempersoalkan penunjukan Eddi Rahmat sebagai Plt Ketua DPC Hanura Surabaya, karena dianggap tidak melalui tahapan dan proses sesuai AD/ART, kini Agus Santoso juga mempersoalkan posisi Warsito yang saat ini menduduki posisi Sekretaris DPD Jatim menggantikan Idrus Alwi, dengan alasan yang sama.

Menurut Agus Santoso, Ketua DPD Hanura Jatim yang kini dijabat Kelana Aprilianto harus hati-hati menyikapi segala bisikan yang dianggapnya tidak bertanggung jawab, demi masa depan partai Hanura wilayah Jatim di masa mendatang.

“Saya pastikan akan amburadul dan rusak, bagaimana bisa semua aturan di AD/ART dilanggar, padahal kita semua tahu kalau AD/ART itu adalah nafas dari seluruh kader partai Hanura,” ucapnya kepada Suarapubliknews.net via WA, Minggu (20/11/2016)

Karena menurut pemahaman Agus, hasil konsultasinya dengan sejumlah ahli, bahwa pejabat PLH tidak bisa menandatangai surat-surat yang sifatnya strategis. “Lha ini tahu-tahu muncul nama Warsito menjadi Sekretarus DPD, tanpa melalui prosedur pergantian,” tandasnya.

“Yang lebih parah, segala cara dihalalkan seolah-olah partai Hanura ini perusahaan pribadinya, bagaimana saya tidak kaget dan malu sebagai kader partai Hanura, sudah tahu SK yang ditandatangani PLH itu tidak sah dan tidak diakui, bahkan instansi pemerintah (Bakesbanglinmaspol-red) menolak surat-surat yang ditandatangi Warsito,” imbuhnya.

Sekarang muncul lagi, Lanjut Agus, yang namanya Eddi Rahmat, yang sudah jelas-jelas PLH tidak bisa menandatangani surat-surat yang sifatnya strategis, padahal jabatan PLH itu sudah dicabut per tanggal 28 Oktober 2016.

“Tahu-tahu muncul surat per tanggal 14 nov 2016, yang katanya dari DPP menunjuk Eddi Rahmat sebagai Plt Ketua DPC Kota Surabaya, tapi saat diminta untuk menunjukkan surat Plt-nya dari DPP, sepertinya kebingungan, dan terus menjadikan DPD sebagai rujukan,” terangnya.

Mantan anggota Komisi C DPRD Surabaya ini mensinyalir bahwa Warsito yang kini menduduki posisi Sekretaris DPD Hanura Jatim dan Eddi Rahmat yang diposisikan sebagai Plt Ketua DPC Surabaya belum mengetahui soal kutipan pencabutan hak dan kewenangan PLH.

“Saya bisa tunjukkan surat dari DPP yang ditandatangani Bapak Ketum Wiranto bersama Sekjen Dr. Berliana Kartakusumah, berikut kajian akademis dan legal opinion dari Univ. Indonesia dan Univ. Padjadjaran, yang meminta perihal Penugasan Pemberian Pendapat Hukum dari Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura, bapak Djafar Badjeber, M.Si,” jelasnya.

Sebelumnya, kepada media ini Warsito mengatakan bahwa yang berhak memutuskan PLT dan mengeluarkan rekomendasi Ketua DPC itu DPP, meskipun usulan dan permohonannya tetap dari DPD.

“Sebenarnya langkah yang harus dilakukan AS (Agus Santoso-red) atau pengurus DPC adalah melakukan klarifikasi ke DPD dan kalau kurang puas ke DPP, bukan menolak atau melawan,” pintanya.

Untuk diketahui, malam ini DPD Hanura Jatim mengundang pengurus DPC dan PAC se Surabaya dengan misi melakukan sosialisasi rekomendasi DPP soal PLT DPC Surabaya dan rekomendasi Ketua DPC Hanura Kota Surabaya.

Sayangnya, undangan ini justru ditanggapi dingin bahkan ditolak oleh Agus Santoso meskipun dirinya masih menyandang jabatan sebagai sekretaris DPC Kota Surabaya difinitif, karena menurutnya undangan yang disampaikan tidak etis.

“Kenapa DPD mengundang langsung jajaran pengurus DPC dan PAC se Surabaya, kenapa tidak melalui kami sebagai jajaran yang dibawahnya, ini kan tidak etis, lantas kami ini dianggap apa, makanya saya menolak untuk datang,” sergahnya.

Diakhir penjelasannya, Agus mengatakan bahwa jabatan Ketua DPC Hanura Surabaya masih tetap dijabat Wisnu Wardhana secara difinitif, karena belum ada proses penunjukan Plt yang sah. Dengan alasan yang sama, Agus juga masih bersikukuh bahwa posisi Sekretaris DPD Hanura Jatim yang masih sah sesuai AD/ART adalah Idrus Alwi, bukan Warsito.(q cox)

foto: Suasana rapat sosialisasi di kantor DPD Hanura Jatim malam ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *