SURABAYA (Suarapubliknews) – Kekosongan posisi Ketua DPRD Surabaya yang menjadi jatah PDI Perjuangan hingga kini masih belum terisi. Belum turunnya rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tersebut memunculkan harapan publik agar proses penentuan segera diselesaikan.
Pengamat politik Surokim Abdussalam menilai, masyarakat tentu menantikan keputusan DPP agar roda kelembagaan di DPRD Surabaya dapat berjalan optimal. “Kita berharap rekomendasi DPP segera turun sehingga posisi Ketua DPRD Kota Surabaya bisa segera terisi,” ujarnya. Rabu (1/04/2026)
Menurut Surokim, belum keluarnya nama yang direkomendasikan kemungkinan disebabkan proses yang masih berlangsung secara alot di tingkat pusat. DPP dinilai berhati-hati dan selektif dalam menentukan kandidat yang akan diusung.
“Bisa jadi DPP masih mempertimbangkan banyak hal untuk mencari kandidat yang tepat. Ini kan posisi strategis, jadi wajar jika prosesnya lebih cermat,” jelasnya.
Ia menegaskan, keputusan terkait rekomendasi sepenuhnya merupakan hak prerogatif DPP. Meski demikian, biasanya DPP juga tetap mempertimbangkan aspirasi dari tingkat bawah serta hasil penilaian internal partai.
“Yang bisa menjawab pasti soal itu ya DPP sendiri, karena itu hak prerogatif mereka. Namun umumnya tetap mendengarkan aspirasi dari bawah dan juga penilaian dari DPP,” tambahnya.
Lebih lanjut, Surokim menyebut publik berharap agar kekosongan jabatan ini tidak berlangsung lama. Pasalnya, peran Ketua DPRD sangat penting dalam memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran berjalan efektif.
“Publik tentu berharap proses ini bisa segera diselesaikan agar fungsi kedewanan berjalan lancar dan tidak terkendala. Apalagi saat ini banyak hal mendesak dan situasi yang membutuhkan penanganan serta respons cepat,” pungkasnya. (q cox)
