SURABAYA (Suarapubliknews) – Kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa sekolah di Surabaya menjadi perhatian serius DPRD Kota Surabaya. Insiden tersebut dinilai sebagai alarm keras bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.
Di tengah semangat pemerintah menghadirkan makanan sehat bagi peserta didik, kejadian tersebut justru memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua terkait keamanan konsumsi makanan di lingkungan sekolah.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mendesak pemerintah kota segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, pengawasan, hingga standar higienitas makanan dalam program MBG.
Menurutnya, program yang memiliki tujuan baik itu tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan pangan.
“PR besarnya adalah apakah makanan yang tidak bau itu sudah pasti bebas racun? Standar higienis harus ditingkatkan. Kita membutuhkan standarisasi kontrol yang jelas agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Syaifuddin saat dikonfirmasi di kantor DPRD Surabaya, Senin (11/5/2026).
Ia menilai mekanisme pemeriksaan makanan di sekolah selama ini masih terlalu sederhana. Pemeriksaan umumnya hanya dilakukan secara visual atau dengan memastikan aroma makanan tidak basi, padahal makanan yang tampak layak konsumsi belum tentu bebas dari kontaminasi berbahaya.
Karena itu, DPRD juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) yang menjadi pemasok program MBG.
Syaifuddin mengatakan DPRD akan meminta Komisi D segera berkoordinasi dengan dinas terkait serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur penyedia makanan.
Apabila ditemukan indikasi kuat sumber keracunan berasal dari vendor tertentu, DPRD mendorong penghentian sementara operasional pemasok tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis maupun uji laboratorium lebih lanjut.
“Program ini jangan sampai berubah menjadi momok menakutkan bagi orang tua maupun anak-anak. Surabaya adalah Kota Layak Anak, sehingga keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Selain pengawasan terhadap vendor, DPRD juga meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mengaktifkan kembali fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) secara maksimal. Keberadaan UKS dinilai penting sebagai garda terdepan penanganan darurat ketika terjadi gangguan kesehatan di lingkungan sekolah, terutama bagi sekolah yang jauh dari fasilitas kesehatan.
Tak hanya fokus pada aspek teknis, DPRD turut menyoroti kondisi psikologis siswa pasca-insiden. Pemerintah kota diminta memberikan edukasi serta trauma healing agar anak-anak kembali merasa aman dan nyaman mengonsumsi makanan bergizi di sekolah. (q cox, Fred)
