SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Persaingan usaha antara pasar tradisonal dengan toko modern atau swalayan semacam minimarket sepertinya masih terjadi dan mulai sulit untuk dikendalikan, karena proses perijinannya masih saja banyak yang kecolongan.
Kota Surabaya sudah memiliki aturan yang jelas terkait keberadaan minimarket dan pasar tradisional, dengan tujuan mengatur posisi dan lokasinya untuk menjaga keseimbangan dan pemerataan ekonomi sekaligus tetap bisa mendorong terjadinya kebangkitan pasar rakyat.
Sayangnya menurut Erwin Tjahyuadi anggota Komisi B DPRD Surabaya, sampai saat ini Pemkot Surabaya masih dinilai lamban bertindak terkait sejumlah pelanggaran minimarket, terutama yang posisinya berdekatan dengan pasar tradisional.
“Sikap kami jelas dan tegas, jika melanggar Perda maka harus ditutup, aturan soal jarak antara minimarket dengan keberadaan pasar tradisional itu minimal 500 meter, faktanya masih saja ada, dan ternyata sampai saat ini pelaksanaan penertibannya belum ada,” ucap DRS. Ec. Erwin Tjahyuadi, M.Si, Selasa (20/12/2016)
Demikian juga soal perijinan pasar, anggota legeslatif asal FPDIP ini mengatakan jika dari 67 lokasi milik PD Pasar Surya, ternyata hanya 5 yang sedang diproses ijinnya.
“Padahal masih ada sekitar 110 pasar lagi, dan itu 80% lahannya milik pemkot, maka solusinya ya harus nyewa ke pemkot, lantas ijinnya di urus, karena Satpol-PP sampai saat ini menunggu,” tandasnya.
Menanggapi kritikan legeslatif, Sultoni Kasi Perdagangan Disperindag mengakui jika pihaknya memang sedang melaksanakannya. Namun masih dibutuhkan waktu untuk bisa menyelesaikan secara keseluruhan.
“Kami memang sedang dalam rangka memproses, makanya tadi kami laporkan progres reportnya ke Komisi B,” jawabnya. (q cox)
