SURABAYA (Suarapubliknews) – Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, meminta aparatur kelurahan dan kecamatan lebih proaktif serta responsif dalam mengawal penataan lapak penjualan hewan kurban di wilayah Kota Surabaya.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, Anas menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah hingga tingkat bawah guna memastikan ketertiban kota berjalan selaras dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat meninjau lapak penjualan hewan kurban milik Pak Gani di kawasan Jalan Nginden Semolo, Surabaya, Kamis (21/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Anas berdialog langsung dengan pelaku usaha sekaligus mendengar kondisi usaha penjualan hewan kurban tahun ini. Pak Gani, pedagang yang telah menekuni usaha tersebut selama sekitar 30 tahun, mengaku mengalami penurunan omzet dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun ini penjualan menurun karena faktor ekonomi. Saat ini baru terjual sekitar 60 ekor. Pembeli yang datang mayoritas pelanggan lama sejak saya masih berjualan di Baratajaya. Di lokasi baru ini memang terasa agak sepi menjelang hari H,” ujar Pak Gani.
Meski menghadapi tantangan usaha, Pak Gani mengaku tetap berupaya menjaga kenyamanan lingkungan sekitar lapak, terutama karena berada di kawasan permukiman padat penduduk.
“Setiap sore, sisa pakan kami gunakan untuk menutupi kotoran hewan agar mengurangi bau. Yang paling penting, kami selalu pamit, permisi, dan menjaga komunikasi baik dengan warga sekitar,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Anas Karno mengapresiasi upaya pedagang dalam menjaga kebersihan dan hubungan sosial dengan masyarakat. Namun, menurutnya, inisiatif warga perlu mendapat dukungan serta pendampingan aktif dari aparatur wilayah.
Ia menegaskan, peran kelurahan dan kecamatan tidak cukup hanya sebatas urusan administratif atau perizinan semata, melainkan juga perlu melakukan pemetaan kondisi lapangan agar tidak muncul persoalan sosial maupun lingkungan.
“Keberadaan lapak ini membantu perputaran ekonomi masyarakat kecil. Karena itu, kelurahan harus hadir memberikan perhatian penuh, bukan hanya soal izin lokasi. Aparatur wilayah perlu turun langsung memastikan penempatan lapak aman, tidak mengganggu badan jalan, saluran air tetap berfungsi, serta pengelolaan limbah dilakukan dengan baik sejak awal,” tegas Anas.
Ia berharap terbangun sinergi antara pemerintah wilayah dan para pedagang sehingga pelaksanaan Iduladha di Surabaya dapat berlangsung tertib, aman, bersih, dan tetap mendukung keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
“Pedagang kecil perlu kita dukung agar tetap berdaya. Namun, aturan hukum, kebersihan lingkungan, dan estetika Kota Surabaya juga harus dijaga bersama secara disiplin,” pungkasnya. (q cox, Es)
