SURABAYA (Suarapubliknews) – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus mendatang, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Surabaya menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Dinamika perkotaan yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya mobilitas warga, ancaman kriminalitas digital, hingga persoalan parkir liar dan keamanan jalan raya, mendorong DPRD Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya memperkuat koordinasi strategis.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara pimpinan DPRD Surabaya dengan jajaran Polrestabes Surabaya. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka itu tidak hanya menjadi agenda silaturahmi kelembagaan, tetapi juga momentum menyelaraskan langkah menghadapi sejumlah persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Salah satu isu utama yang mendapat perhatian ialah perlindungan anak di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. DPRD Surabaya menilai kemajuan teknologi membawa manfaat besar dalam akses informasi dan pendidikan, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru seperti kekerasan siber, eksploitasi digital, hingga pengaruh pergaulan yang sulit diawasi.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa perlindungan terhadap generasi muda tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga maupun institusi pendidikan. Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun sistem pengawasan dan edukasi yang lebih kuat.
“Anak-anak adalah masa depan kota ini. Di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap mereka semakin kompleks sehingga perlu perhatian serius bersama,” ujar Syaifuddin usai pertemuan dengan jajaran Polrestabes Surabaya, Kamis (21/5/2026).
Selain isu perlindungan anak, pertemuan tersebut juga membahas keresahan masyarakat terkait kondisi keamanan jalan raya. Sejumlah persoalan seperti pelanggaran lalu lintas, aksi balap liar, hingga praktik parkir yang tidak tertata di sejumlah titik kota dinilai mulai mengganggu kenyamanan publik.
Sorotan lain tertuju pada maraknya keberadaan juru parkir liar yang dinilai berpotensi memicu kemacetan sekaligus membuka ruang terjadinya praktik pungutan liar. DPRD Surabaya dan Polrestabes sepakat persoalan tersebut memerlukan langkah penanganan yang lebih tegas, terukur, dan berkelanjutan.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan, memastikan pihaknya siap mendukung upaya penertiban secara menyeluruh. Kepolisian bersama pemerintah kota, kata dia, akan melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan pelanggaran sekaligus menyiapkan pola pengawasan yang lebih intensif.
“Masalah parkir dan ketertiban akan dibahas lebih teknis ke depan. Prinsipnya, semua pihak ingin Surabaya lebih tertib, aman, dan masyarakat merasa nyaman,” kata Luthfie.
Penguatan sinergi antara DPRD dan kepolisian dinilai menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan perkotaan yang semakin beragam. Sebab, persoalan keamanan tidak hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola sosial, pengawasan ruang publik, serta perlindungan kelompok rentan.
Melalui koordinasi lintas lembaga tersebut, diharapkan Surabaya tidak hanya tumbuh sebagai kota metropolitan dengan pembangunan infrastruktur yang maju, tetapi juga tetap menjadi kota yang aman, nyaman, toleran, dan inklusif bagi seluruh warganya. (q cox, Fred)
