SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Banyaknya pilihan stasiun televisi dan acara yang ditayangkan tentu menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat penikmatnya. Namun sadarkah bahwa selama ini ada beberapa program televisi yang ternyata masuk kategori tidak mendidik.
Beberapa acara televisi dan pemberitaan media lainnya yang mengusung tema kriminal, hiburan dan berita politik kerap kali dijadikan referensi bagi masyarakat, dengan alasan rating atau up to date. Tetapi apakah seluruhnya membawa dampak positip? Tentu jawabnya tidak.
Kondisi inilah yang menjadi keprihatinan Saifudin Zuhri Sekretaris PDI Perjuangan Surabaya, bahwa beberapa acara televisi dan pemberitaan di berbagai media justru menjadi acuan prilaku masyarakat, termasuk yang bersifat negatif.
“Contohnya banyak, salah satunya kasus Jessica si Kopi Maut Sianida itu, karena acara dan pemerintaannya ditayangkan secara sporadis, ternyata ditempat lain muncul kasus pembunuhan dengan modus yang sama meskipun racun yang digunakan berbeda, artinya acara seperti ini tidak mendidik,” ucapanya, Senin (17/10/2016)
Kasus yang lain, Lanjut Cak Ipuk-sapaan akrab Saifudon Zuhri, belakangan ini marak sekali kasus pemerikosaan, sementara di acara televisi dan pemberitaan media lainnya juga sering mengungkapkan kasus-kasus yang sama, ini artinya malah memberikan contoh, meskipun tajuknya hanya sebuah berita.
“Saya minta kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bisa bertindak tegas sekaligus selektif, oleh karenanya anggota KPI itu sebenarnya harus terdiri dari berbagi elemen, artinya komplit, bukan hanya kaum media, tetapi juga perlu dari unsur hukum, psikologi, sosial dan lain lain,” tegasnya.
Pria yang saat ini duduk sebagai Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini juga mengatakan bahwa sajian acara di televisi merupakan salah satu parameter kondisi bangsa dan negara saat ini. Apakah masih memegang nilai-nilai moral, atau justru sebaliknya.
“Pemerintah harus memapu mengendalikan acara televisi, utamanya swasta, jangan hanya karena alasan kebebasan, lantas bisa menayangkan acara apa saja, harusnya bebas tapi tetap terbatas, ini yang harus diluruskan, bila perlu diberlakukan sanksi pembredelan seperti dulu jika masih ada yang melanggar aturan,” pungkasnya. (q cox)
