SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Sampai bulan Oktober 2016 atau memasuki Triwulan ke empat, laporan penyerapan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (BMP) Kota Surabaya yang dicatat Komisi C DPRD Surabaya baru mencapai 48%.
Kondisi ini terus menjadi sorotan dewan, karena masuk kategori rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya yakni dikisaran 70-80%. Berbagai dorongan telah dilakukan, namun ternyata kondisinya tetap tidak bisa berubah, dengan alasan banyak kontraktor yang belum mengajukan penagihan.
Disisi lain, media ini mendapatkan info yang cukup mengejutkan, karena ternyata beberapa kontraktor yang saat ini sedang mengajukan penagihan justru terkendala dengan rumitnya administrasi yang diterapkan di masing-masing bidang.
“Berkas mondar mandir terus, waktu yang dibutuhkan juga molor, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menunggu,” ucap salah satu kontraktor pekerjaan di bidang pematusan, yang enggan disebut namanya, Selasa (4/10/2016)
Dia menceritakan bahwa proses administrasi pasca lelang diawali pertemuan dengan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang personalnya terdiri dari 3 PNS, juga melibatkan konsultan pengawas. Namun prosesnya terkesan berbelit-belit, karena setelah seluruh berkas selesai, ternyata diakhir proses administrasi masih harus mendapatkan pemeriksaan ulang dari awal di tingkatan Kasie sebagai PPTK.
“Proses pembuatan MC-0 itu adalah hasil kesepatan tiga pihak yakni kotraktor, konsultan dan PPHP, demikian juga dengan proses pembuatan berkas MC-100, artinya berkas yang sudah tercetak merupakan hasil kerja dan kesepakatan bersama, tetapi nyatanya masih harus mendapatkan koreksi ulang di bidang lain,” keluhnya.
Lanjut sumber,”Tidak hanya berhenti disitu, karena berkas penagihan yang sudah komplit ini masih harus melalui meja PPTK, dan disini ini ternyata juga masih dilakukan pemeriksanaan dari awal, ini kan jadi blunder, dan inilah yang menyebabkan lambatnya penagihan kami dan kawan-kawan yang lain,” imbuhnya.
Mendapati kabar ini, Riswanto anggota Komisi C DPRD Surabaya meminta kepada Erna Purnawati Kadis PU BMP untuk segera melakukan konsolidasi secara intern guna memangkas sistem dan proses administrasi yang menurutnya terlalu panjang.
“Setahu saya, saat ini Walikota sedang getol-getolnya melakukan pemangkasan sistem administrasi di berbagai bidang, jika ternyata di intern dinas PU BMP masih terjadi seperti itu, harusnya segera dilakukan perbaikan, jangan dibiarkan, karena akan berimbas terhadap penyerapan APBD secara menyeluruh, pantas saja jika laporan penyerapan sampai bulan ini masih rendah,” tandas politisi PDIP ini.
Tidak hanya itu, Riswanto yang sebelumnya berlatar belakang kontraktor ini juga meminta kepada Dinas PU BMP Kota Surabaya untuk lebih selektif dalam penempatan personal di berbagai posisi.
“Kepala Dinas sudah seharusnya mulai mencermati kinerja stafnya di masing-masing bidang dan jajaran dibawahnya, jika memang ada temuan yang indikasinya memperlambat proses penyerapan, maka harus segera dilakukan reposisi,” pungkasnya. (q cox)
