SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak segenap pejabat pelayan publik di Jatim untuk memberseiringkan kerja-kerja konseptual di bidang birokrasi dengan kecerdasan spiritual.
Hal itu disampaikannya dalam Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dan Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) olen MenPAN/RB Abdullah Azwar Anas yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Senin (13/3).
“Kerja-kerja konseptual dan kecerdasan spiritual ini harus saling berseiring. Dalam forum ini mari kita bersama membahas bagaimana kerja konseptual harus diberseiringi juga dengan kecerdasan spiritual,” ungkapnya.
Pertama, Ia menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayan publik adalah Khodimul Ummah atau pelayan masyarakat. Untuk menjadi pelayan masyarakat maka yang dibutuhkan bukan hanya profesionalitas melainkan juga integritas dan hati yang ikhlas.
“Dan yang ingin saya tekankan, melayani masyarakat bukan hanya tugas kedinasan, tapi juga tugas kemanusiaan dan bahkan tugas hambah Allah sebagai kholifah fil ardh sehingga apa yang kita lakukan akan tercatat sebagai ibadah,” katanya.
Ia kemudian memberikan contoh sederhana terkait keberseiringan antara kerja konseptual dan kecerdasan spiritual. Yaitu memberikan pelayanan dan tidak menyulitkan urusan masyarakat sehingga memberikan kemudahan dan kebahagiaanm
Gubernur Khofifah lalu menukil hadist yang menyatakan Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia membuat susah mereka, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia.
Ia menyampaikan bahwa Hadits itu merupakan imbauan yang jelas bagi para pelayan publik termasuk ASN untuk tidak mempersulit urusan masyarakat. Karenanya, Gubernur Jatim ini berharap agar para ASN dapat bekerja lebih efektif dan cepat dalam menjalankan tugasnya.
“Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan orang yang menyulitkan urusan masyarakat. Siapa yang memudahkan urusan masyarakat maka semoga yang di langit memudahkan urusan kita semua. Sayangi yang ada di bumi maka yang di langit akan menyayangi kita. Berikan semua kemudahan pada yang menerima layanan kita maka kita akan dimudahkan,” katanya.
Lebih lanjut terkait peluncuran KIPP, Gubernur Khofifah menekankan bahwa hal ini penting agar ASN dan birokrasi di Jatim dapat selalu berkembang serta berinovasi. Terutama karena hal ini menyangkut efektifitas pelayanan kepada masyarakat agar berdampak pada kebaikan layanan, tata kelola serta produktifitasnya.
“Forum seperti ini menjadi penguatan bagi kita semua. Kami merasa sedang mendapatkan booster oleh Pak MenpanRB pagi ini. Pak MenpanRB mengajak kita untuk menyatukan pikiran untuk mengakselerasi reformasi birokrasi karena ekosistemnya telah disiapkan oleh kementerian,” sebutnya.
Gubernur Khofifah kemudian memberikan suntikan semangat kepada para pejabat pelayan publik di forum ini dengan mainan tradisional Otok-Otok yang digunakan sebagai penanda launching KIPP. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan pembuat mainan Otok-Otok di Alun-Alun Jombang yang menyanggupi membuat 200 buah hanya dalam 12 jam.
Padahal, pembuatannya sebetulnya memakan waktu 7 hari. Ini menjadi inspirasi bagaimana percepatan pelayanan akan memberikan efektifitas yang baik. “Betapa bahwa percepatan peningkatan produktivitas dan efektivitas bisa dilakukan bila ekosistem memungkinkan seseorang terbangun semangatndan produktifitasnya,” ujarnya.
Di akhir, Gubernur Khofifah menyebutkan strategi Jatim dalam menghadapi ketidakpastian berbagai fenomena global. Ia mengatakan “IKI jawabane,” atau Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi.
“Kami di Jatim ini menekankan pada Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi untuk menghadapi segala tantangan di masa ini. Jadi bagi ketidakpastian fenomena global, maka IKI jawabane. Untuk menjalankan IKI maka para ASN Jatim harus siap menjadi game changer sekaligus menjadi enabler leader ,” tutupnya.
Di sisi lain, dalam arahannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa kunci terciptanya reformasi birokrasi yang ideal.
Kementerian PANRB, telah menyiapkan Peraturan MenPANRB No 1 Tahun 2023. Dimana peraturan ini merupakan pembaruan dari PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Peraturan ini menuntut landasan lain untuk melakukan penyesuaian dengan pola pikir baru tentang jabatan fungsional ASN.
“Sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman yang menuntut pekerjaan cukup panjang. Tidak ada lagi nantinya yang jabatannya guru tapi masih mengisi DUPAK yang mengharuskan cuti sampai 3 hari agar selesai. Ini juga memungkinkan perpindahan jabatan fungsional tidak terlalu rumit. Jadi tidak satu rumpun pun bisa melakukan mutasi. Ini yang dipercaya Presiden Jokowi mampu membuat birokrasi menjadi lincah,” ucapnya.
Juga dirinya mengatakan bahwa problem dalam pelayanan harus diselesaikan secara matang dengan inovasi-inovasi pelayanan publik. Dirinya mencontohkan, bahwa di KemenPANRB, dilakukan inovasi jemput bola dengan membuka pelayanan melalui telepon dan daring juga dibantu SDM dari KemenPANRB. “Ini terbukti efektif karena mampu menurunkan perjalanan dinas ke kantor kami sebesar 85%. Jadi dana perjalanan dinas bisa ditekan dan dialihkan untuk pengendalian stunting,” kata mnya.
Diakhir dirinya menyampaikan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, mampu berdampak pada integrasi sistem. Tapi dengan catatan tidak satu inovasi satu aplikasi.
‘Kita sudah stop itu. Harapannya bisa ada satu sistem (aplikasi) yang mampu menjangkau seluruh pelayanan publik bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak repot membuat akun pada tiap-tiap aplikasi pelayanan publik. Cukup sekai masukan data dan bisa digunakan berulang. Harapannya jika memang ada 1 sistem dalam seluruh inovasi pelayanan publik, Jawa Timur lah pelopornya. Karena Jatim peringkat pertama Tren Top Inovasi Instansi Pemerintah dalam KIPP tahun 2022,” pungkasnya. (q cok, tama dini)
