SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Seperti tahun-tahun sebelumnya, jika bazar ramadhan digelar maka akses jalan seputar Masjid Al Akbar Surabaya (MAS) kondisinya kembali dilanda kemacetan yang parah, karena berada di area Ruang Milik Jalan (Rumija). Seperti yang terjadi pada pukul 17.30 – 22.30 wib hari Sabtu (26/5/2018) malam.
Kabar ini disampaikan Johanis Saiya Ketua LSM Garuda RI yang akrab disapa Joni, bahwa keberadaan area parkir untuk kendaraan R2 dan R4 sudah tidak lagi bisa menampung, karena tidak hanya digunakan untuk kendaraan jamaah, tetapi juga untuk pengunjung bazar yang jumlahnya juga cukup besar.
“Jamaah sholat taraweh di MAS mengalami peningkatan yang tajam saat bulan ramadhan, sehingga diperlukan area parkir yang cukup untuk menampung, namun faktanya malah digunakan untuk area bazar ramadhan, akhirnya ya begini jadinya, macet parah,” ucapnya kepada media ini. Minggu (27/5/2018)
Terkait fenomena tahunan ini, Joni kembali mempertanyakan peran Pemkot Surabaya, terutama Wali Kota dalam memberlakukan penegakan Perda. Karena menurut dia, panitia bazar tidak pernah mendapatkan ijin resmi dari Pemkot Surabaya.
“Selama ini panitia hanya berbekal ijin keramaian dari instansi Kepolisian, itupun menurut saya juga aneh, kok bisa dikeluarkan tanpa adanya surat rekomendasi dari Pemkot sebagai pemilik area,” protesnya.
Sebenarnya, lanjut Joni, Ibu Wali Kota ini tidak mengetahui atau memang sengaja tutup mata, karena kegiatan ini sudah berjalan bertahun-tahun, tetapi tidak pernah ada penindakan, baik dari Dishub maupun Satpol-PP sebagai aparat penegak Perda.
Sementara kepada manajemen MAS, Joni berharap agar seluruh jajarannya segera menyadari jika tugas dan fungsinya adalah menjaga eksistensi Masjid sebagai tempat ibadah, bukan malah mengeksploitasi keberadaan masjid untuk kepentingan kelompok dan pribadinya.
“Mereka itu bisa saja mengelabuhi siapapun dan dengan cara apapun, tetapi tidak akan bisa membohongi Alloh, ingatlah bahwa tugas dan fungsi manajemen Masjid itu tidak untuk mencari keuntungan seperti yang sekarang dilakukan, apalagi menggunakan cara-cara yang menabrak aturan pemerintahan daerah. Dan saya tetap berjuang sampai kapanpun,” pungkasnya. (q cox)
