SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jawa Timur memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mendukung optimalisasi penerimaan negara.
Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi antara jajaran Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Bersatu dengan Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto di Selasar Semeru Markas Polda Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Audiensi dihadiri Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Max Darmawan, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Arridel Mindra, serta perwakilan Kanwil DJP Jawa Timur III bersama jajaran pejabat utama Polda Jatim.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, mengatakan kolaborasi lintas instansi diperlukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pelaksanaan ketentuan perpajakan berjalan optimal.
“Kolaborasi ini penting untuk membangun sinergi yang lebih kuat, khususnya dalam mendorong kepatuhan pajak dan memastikan pelaksanaan ketentuan perpajakan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Arridel Mindra menilai sinergi dengan kepolisian memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengawasan perpajakan. Menurutnya, kerja sama tersebut diperlukan untuk memastikan sistem perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, perwakilan Kanwil DJP Jawa Timur III, Rachmad Auladi, menyebut kolaborasi juga diarahkan pada penguatan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Pendekatan yang dilakukan, kata dia, lebih mengedepankan langkah persuasif dan terukur guna mencegah potensi pelanggaran perpajakan.
Kapolda Jawa Timur, Nanang Avianto, menyambut baik penguatan sinergi tersebut. Ia menegaskan jajaran Polda Jawa Timur siap mendukung berbagai strategi DJP dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. “Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan. Pada akhirnya, manfaat dari penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat,” katanya.
Melalui kerja sama ini, DJP dan Polda Jatim diharapkan dapat terus membangun koordinasi yang efektif dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak, stabilitas keamanan, serta pembangunan di Jawa Timur. (feb, tama dini)
