SURABAYA (Suarapubliknews) – Untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait mendapatkan akses Pendidikan, Adi Sutarwijono Ketua DPRD Surabaya meminta agar Pemkot menyempurnakan sistem zonasi pendidikan. Selain itu, juga diperlukan pemerataan sarana dan prasarana gedung sekolah, tenaga pendidikan agar selaras.
Karena faktanya, kata Adi, di Surabaya masih banyak wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri, sehingga siswa terpaksa harus bersekolah di luar zonanya.
“Maka bila diadu dengan sistem zonasi kalah juga,” kata Adi, di Surabaya, Selasa (18/7/23).
Namun di sisi lain, terdapat beberapa kelurahan atau kecamatan, yang memiliki fasilitas pendidikan lebih. Di wilayahnya terdapat 2-3 SMP SD, bahkan SMA/SMK.
Untuk itu, Adi menekankan harus ada zonasi modifikasi, seperti menggunakan nilai Danem untuk persyaratan masuk sekolah. Sebagaimana usulan Walikota Surabaya Eri Cahyadi.
“Iya zonasi modifikasi perlu dipertimbangkan,” ujarnya.
Namun, bagi Ketua DPC PDIP Surabaya ini, yang dibutuhkan adalah zonasi yang bisa menjawab kebutuhan Masyarakat. Seperti infrastruktur, pemerataan pendidikan, kualitas SDM, kemampuan belajar mengajar, itu terpenuhi dan sebanding.
Dengan begitu, ia meyakini masyarakat bisa menikmati sekolah yang sepadan, karena meski tinggal di pinggiran sama dengan di tengah kota.
Akan tetapi, selama ada sistem zonasi, Adi menyebut pasti ada persoalan. Sebab, siswa sudah belajar dengan keras, meraih nilai bagus. Namun, masih terpental juga. “Zonasi perlu dievaluasi, disempurnakan dikembangkan lalu dibenahi,” tandasnya.
Sebab, lanjut Adi, pada prinsipnya warga masyarakat bisa memiliki akses pendidikan yang sepadan, merata dan punya peluang sama untuk bersekolah. “Sehingga semakin punya harapan sekolah di negeri,” pungkasnya. (q cox)
