SURABAYA (Suarapubliknews) – Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menilai persoalan banjir yang terjadi saat air laut pasang (rob) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, hingga kini belum tersedia sistem pengendalian yang mampu mengantisipasi dampak pasang laut secara optimal.
“Setiap kali terjadi pasang laut, sejumlah kawasan di Surabaya berpotensi mengalami genangan karena belum adanya sistem pengendalian banjir rob yang memadai,” ujar Aning. Selasa (23/06/1026)
Ia memahami pembangunan tanggul laut membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga sulit ditanggung sepenuhnya melalui APBD Kota Surabaya. Karena itu, Pemkot Surabaya perlu menetapkan titik-titik darurat banjir rob sebagai prioritas penanganan dan melakukan pembangunan infrastruktur pengendalian secara bertahap.
Menurut Aning, konsep yang tengah digagas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Banjir dapat menjadi solusi. Selain pembangunan tanggul, upaya yang lebih realistis adalah memperbanyak pembangunan bozem, rumah pompa, dan pintu air di kawasan rawan pasang laut.
“Jika pembangunan tanggul dinilai terlalu mahal, maka pembangunan bozem, rumah pompa, dan pintu air di titik-titik darurat pasang laut harus dilakukan secara bertahap agar Surabaya benar-benar bisa bebas banjir di masa depan,” katanya.
Selain itu, Aning menegaskan bahwa normalisasi dan pengerukan saluran air harus menjadi prioritas yang tidak kalah penting dibanding pembangunan box culvert. Ia menilai banyak saluran dan badan air di Surabaya yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi sehingga mengurangi kapasitas aliran air.
Aning juga menyoroti keterbatasan sarana yang dimiliki Pemkot Surabaya. Saat ini, menurutnya, Surabaya hanya memiliki satu unit vacuum excavator untuk pengerukan sedimen.
“Kondisi ini tentu memprihatinkan. Dengan hanya satu vacuum excavator, proses normalisasi dan pengerukan sedimen di seluruh saluran kota akan berjalan lambat dan tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Surabaya,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong adanya inovasi sekaligus penambahan kuantitas sarana dan prasarana pengerukan sedimen guna mempercepat normalisasi saluran air di berbagai kawasan.
“Surabaya saat ini berada dalam kondisi darurat banjir, baik saat pasang laut maupun ketika curah hujan tinggi dengan durasi lama. Tanpa penambahan sarana pengerukan dan normalisasi saluran secara menyeluruh, Surabaya hanya akan bermimpi untuk mewujudkan kota yang bebas banjir,” tegas Aning. (q cox)
