JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga dan berada dalam kondisi solid sepanjang Mei 2026. Ketahanan tersebut mampu dipertahankan meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian kebijakan moneter, tekanan inflasi, serta meningkatnya tensi geopolitik di sejumlah kawasan dunia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan berbagai indikator sektor jasa keuangan menunjukkan kondisi yang tetap resilien di tengah dinamika global yang masih berlangsung.
“Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga dan berada dalam kondisi yang solid, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta profil risiko yang tetap terkendali,” ujarnya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Mei 2026.
Salah satu perhatian utama OJK adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Namun demikian, OJK menilai dampaknya terhadap sektor perbankan nasional masih sangat terkendali.
Menurut Friderica, fundamental perbankan nasional masih berada dalam kondisi yang kuat. Hal tersebut tercermin dari Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang mencapai 23,97 persen per April 2026.
Sementara itu, Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 1,63 persen, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan regulator sebesar 20 persen. “Fundamental perbankan tetap kuat. Rasio permodalan tinggi dan posisi devisa neto masih jauh di bawah batas yang ditetapkan regulator,” katanya.
OJK juga memastikan tidak terdapat fenomena penarikan dana besar-besaran atau rush money di industri perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan masih memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal.
Untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional, OJK turut memperkuat pengawasan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai agunan tunai dalam sistem perbankan.
Di sektor perbankan, intermediasi masih menunjukkan kinerja positif. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa kredit perbankan tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp8.755 triliun per April 2026.
Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,17 persen. “Pertumbuhan kredit tetap terjaga dengan kualitas aset yang baik. Hal ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih berjalan optimal dalam mendukung perekonomian nasional,” ujarnya.
Selain menjaga stabilitas industri, OJK juga terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas ilegal di sektor keuangan. Hingga Mei 2026, OJK telah menginstruksikan perbankan untuk melakukan enhanced due diligence dan memblokir sekitar 33.836 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online.
Sementara itu, sektor pasar modal masih menghadapi tekanan akibat dinamika global dan penyesuaian portofolio investor. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.127,38 pada akhir Mei 2026 setelah mengalami fase konsolidasi.
Menurut Hasan, tekanan tersebut dipicu oleh aksi rebalancing investor domestik maupun asing seiring perubahan komposisi indeks global seperti MSCI dan FTSE. “Volatilitas yang terjadi merupakan bagian dari penyesuaian pasar terhadap perubahan indeks global dan dinamika investasi internasional. Namun secara umum likuiditas pasar masih memadai,” jelasnya.
Untuk memperluas sumber pendanaan jangka panjang, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menjalankan program coaching clinic bagi perusahaan-perusahaan potensial yang berencana melantai di bursa. Saat ini tercatat terdapat 14 perusahaan yang masuk dalam antrean atau pipeline Initial Public Offering (IPO) sepanjang tahun 2026.
Dari sisi perlindungan konsumen, OJK melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus meningkatkan pengawasan terhadap berbagai praktik keuangan ilegal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Diki Kartikoyono menyebutkan bahwa sepanjang 2026, Satgas PASTI telah menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal serta menemukan berbagai modus penipuan investasi baru yang memanfaatkan penawaran pekerjaan paruh waktu palsu.
Selain itu, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) yang dibentuk untuk menangani kasus penipuan keuangan tercatat telah memblokir 504.447 rekening yang terindikasi terkait aktivitas scam. Dari langkah tersebut, dana masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp633,5 miliar. “Kami terus meningkatkan pengawasan dan memperkuat literasi keuangan masyarakat agar tidak menjadi korban berbagai modus penipuan yang semakin berkembang,” katanya.
OJK juga menyoroti meningkatnya fenomena generasi muda yang terjebak utang konsumtif melalui berbagai platform pembiayaan digital dan layanan paylater. Untuk itu, OJK terus menggalakkan edukasi keuangan dengan memperkenalkan batas aman rasio utang antara 30 hingga 50 persen dari pendapatan bersih.
Di sektor asuransi dan dana pensiun, total aset industri asuransi tercatat stabil di angka Rp1.202,16 triliun per April 2026. OJK saat ini juga terus mempersiapkan industri menghadapi implementasi standar akuntansi baru PSAK 117 guna meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan.
Sementara pada sektor aset digital, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan. Hingga April 2026, jumlah akun kripto tercatat mencapai 21,7 juta akun.
Meski demikian, OJK mengingatkan masyarakat agar tetap rasional dalam berinvestasi dan tidak mudah terpengaruh fenomena Fear of Missing Out (FOMO) yang kerap muncul dalam perdagangan aset digital.
Ke depan, Friderica menegaskan OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga di bawah kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga ketahanan sektor jasa keuangan nasional sekaligus memastikan perekonomian Indonesia tetap tumbuh secara berkelanjutan di tengah dinamika global. “Koordinasi antarlembaga akan terus diperkuat agar sektor jasa keuangan tetap resilien dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya. (feb, tama dini)
