SURABAYA (Suarapubliknews) – Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang mengimplementasikan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri, tepatnya tanggal 31 Januari 2020. Mesin ADM memiliki cara kerja yang hampir mirip dengan ATM.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan mesin ADM mengeluarkan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak (KIA), dan akta kematian.
“Dengan mesin ini kerja birokrasi bisa lebih efektif dan efisien. Proses pembuatan dokumen bisa lebih cepat, tanpa antre, tanpa prosedur berbelit-belit dan makan waktu,” katanya saat menyerahkan bantuan 20 unit Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) kepada 20 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur..
Keduapuluh daerah penerima bantuan Mesin ADM itu masing-masing Kab. Pamekasan, Kab. Malang, Kota Kediri, Kab. Bojonegoro, Kab. Tulungagung, Kab. Sumenep, Kab. Lumajang, Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi, Kab. Pacitan, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Tuban dan Kab. Bangkalan.
“Apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini. ADM dapat mengurangi interaksi antara petugas dan masyarakat dan mencegah adanya penumpukan masyarakat Hadirnya mesin ADM ini diharapkan mempercepat dan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan,” tambah Khofifah.
Menurut Khofifah keberadaan mesin ADM ini tidak hanya memotong jalur birokrasi, namun juga turut menghemat keuangan negara karena tak perlu membeli kertas berhologram yang awam digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan. “Masyarakat diuntungkan, pemerintah juga diuntungkan. Yang penting kedepan tidak ada lagi yang mengeluh tidak punya KTP karena belum jadi,” imbuhnya.
Tak hanya sebagai pemenuhan hak masyarakat, keberadaan mesin ADM ini diharapkan dapat memperkuat koneksitas satu data. Apabila semua data sudah terkoneksi, maka bisa menjadi referensi intervensi atau pengambilan kebijakan di beberapa sektor, seperti pembagian Bansos, kebutuhan UKM, pencari kerja bahkan update data bagi warga Jatim yang ada di luar negeri. “Dengan begitu kebijakan dapat lebih tepat sasaran sehingga bisa dirasakan betul kemanfaatannya,” terang Khofifah.
Sementara itu, bagi 18 kabupaten lain yang belum memperoleh bantuan ADM, Khofifah minta BPD Jatim akan membantu melalui CSR seperti yang saat ini diserahterimakan, selanjutnya ia menghimbau agar daerah segera melakukan penyesuaian dengan mengupayakan lewat APBD masing-masing. Dalam penyerahan bantuan tersebut, Khofifah didampingi oleh Sekdaprov Jatim, Kepala DP3AK, dan Direktur Utama serta para direksi Bank Jatim. (q cox, Tama Dinie)
