JAKARTA (Suarapubliknews) ~ PT Binokular Media Utama merilis hasil riset media monitoring berbasis Big Data Analytics yang memotret dinamika pemberitaan media massa dan percakapan media sosial terkait aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sepanjang 11–23 Juni 2026. Hasil riset menunjukkan media massa dan warganet sama-sama berperan sebagai ruang utama dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi publik terhadap berbagai isu kebangsaan.
Riset dilakukan terhadap demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah titik di Jakarta, seperti Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Patung Kuda, hingga depan Gedung DPR/MPR RI. Berbagai aksi tersebut mengangkat isu kebijakan ekonomi, penolakan kenaikan harga BBM, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kritik terhadap praktik militerisme.
Berdasarkan pemantauan melalui dashboard Newstensity, Binokular mencatat terdapat 16.428 artikel media massa yang membahas demonstrasi mahasiswa selama periode tersebut. Sebanyak 55 persen atau 9.064 artikel bernada negatif, 41 persen atau 6.719 artikel bernada positif, sedangkan 4 persen atau 645 artikel bersifat netral.
Dari sisi jenis media, pemberitaan didominasi media online sebanyak 14.637 artikel atau 89 persen dari total pemberitaan. Sementara media elektronik menyumbang 1.089 pemberitaan dan media cetak sebanyak 702 pemberitaan. Volume pemberitaan mencapai puncaknya pada 12 Juni 2026 dengan 3.330 artikel, disusul lonjakan lain pada 15 Juni sebanyak 2.761 artikel.
Manajer News Analytics Newstensity, Nicko Mardiansyah, mengatakan demonstrasi mahasiswa selama periode tersebut berkembang menjadi simpul yang menghubungkan berbagai isu dan aktor penting dalam ruang publik.
“Pemberitaan media massa memperlihatkan bahwa demonstrasi mahasiswa tidak berdiri sebagai agenda tunggal. Isu ini terhubung dengan respon pemerintah, pernyataan pejabat, tuntutan terhadap lembaga negara, serta cara aparat dan institusi publik merespon aspirasi yang muncul,” ujarnya.
Ia menambahkan dominasi sentimen negatif dalam pemberitaan tidak serta-merta menunjukkan penolakan media terhadap aksi mahasiswa. Menurutnya, sentimen negatif lebih banyak merepresentasikan kritik, polemik kebijakan, hingga tekanan publik terhadap berbagai institusi.
Sementara itu, di media sosial, Binokular mencatat terdapat 333.677 unggahan dengan total 379,3 juta engagement terkait demonstrasi mahasiswa. Instagram menjadi platform paling dominan dengan 269.024 unggahan atau sekitar 80,6 persen dari total percakapan, disusul Twitter/X, YouTube, Facebook, TikTok, dan Threads.
Dari sisi sentimen, percakapan media sosial didominasi sentimen netral sebesar 63 persen, diikuti sentimen negatif 28 persen dan positif 9 persen. Analisis bot detection juga menunjukkan sekitar 80 persen percakapan berasal dari akun organik, sementara 20 persen lainnya terindikasi berasal dari bot.
Vice President Operation Binokular Big Data Analytics, Ridho Marpaung, menilai dominasi akun organik menunjukkan isu demonstrasi benar-benar memperoleh perhatian luas dari masyarakat.
“Data media sosial memperlihatkan bahwa percakapan mengenai demonstrasi mahasiswa digerakkan terutama oleh akun organik. Ini menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap isu tersebut cukup kuat dan tidak semata dibentuk oleh pola amplifikasi buatan,” katanya.
Riset juga mengidentifikasi sejumlah isu yang paling banyak diperbincangkan masyarakat, mulai dari aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus, pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar mengenai demonstrasi yang santun, polemik pertemuan BEM UBK dengan Wakil Presiden, hingga isu harga BBM dan pengamanan aksi unjuk rasa.
Melalui analisis Social Network Analysis (SNA), Binokular menemukan jaringan percakapan yang membentuk enam klaster komunitas dengan tiga akun hub utama dan empat akun penghubung (bridge). Pola percakapan tersebut menunjukkan informasi lebih banyak mengalir melalui akun-akun besar yang memiliki pengaruh tinggi terhadap penyebaran narasi di media sosial.
Berdasarkan temuan tersebut, Binokular merekomendasikan agar pemerintah mengelola komunikasi publik secara lebih terukur dengan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindak lanjut terhadap aspirasi mahasiswa, menjelaskan prosedur pengamanan aksi secara terbuka, berhati-hati dalam merespons isu ekonomi, memantau akun-akun berpengaruh, serta melakukan monitoring harian terhadap perkembangan sentimen dan percakapan publik.
Ridho menegaskan aspirasi dan kritik masyarakat seharusnya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah, sementara aksi demonstrasi juga perlu tetap dijaga berlangsung secara damai dan beradab tanpa ditunggangi kepentingan politik tertentu.
“Pemerintah tetap perlu jujur dan berbesar hati mendengar aspirasi dan kritik yang disuarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat termasuk kalangan mahasiswa. Aspirasi dan kritik itu bisa menjadi evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan kebijakan dan program-program pemerintah,” pungkasnya. (feb, tama dini)
