SURABAYA (Suarapubliknews) – Jelang Hari Raya Idul Adha, Camelia Habiba Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, meminta pemerintah kota Surabaya agar mengatur tempat-tempat penjualan hewan kurban di sejumlah kawasan.
“Minimnya lahan, sementara padat penduduk mestiya menjadi catatan sendiri,” katanya, Senin (29/7)
Legislator PKB ini mengakui, mendekati Idul Adha, banyak pedagang hewan kurban dari luar daerah yang menyerbu Surabaya. Namun, menurutnya yang memprihatinkan, pemilik lahan juga menyewakan tanah miliknya tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang diakibatkan terhadap lingkungan sekitar.
“Terutama dampak dari hewan ternaknya sendiri,” sebutnya
Ia meminta, semestinya pemerintah kota tak hanya mengecheck kesehatan ternak. Tetapi juga memperhatikan spot-spot mana yang diperbolehkan dimanfaatkan sebagai lokasi penjualan hewan kurban.
“Sehingga bsia meminimalisir penyakit atau dampak lain dari hewan kurban,” katanya
Camelia mengharapkan, untuk penentuan lokasi penjualan hewan kurban mana yang diperbolehkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan hidup guna menentukan persyaratan atau kriterianya seperti apa agar bisa membuka stan pasar hewan kurban.
“Stan-stan itu agar menjaga kebersihan lingkungan. Tapi selama ini mereka (Dinas) hanya mengecheck kesehatan hewan kurban saja,” terangnya
Anggota Komisi C ini mengingatkan, apabila musim hujan, limbah atau pencemaran yang diakibatkan ternak kurban berupa bau akan kemana-mana. Sedangkan, jika musim kemarau yang dikhawatirkan adalah penyebaran virus.
“Karena musim kemarau rawan virus. Makanya harus diperhatikan oleh pemkot,” tuturnya
Ia menyarankan, lokasi penjualan hewan ternak jauh dari pemukiman warga. Pasalnya, di beberapa lokasi, tempat penjualan berada di dekat kawasan pemukiman.
“Contohnya, di Surabaya Utara penuh dengan penjualan hewan kurban. Bahkan di halaman orang juga dipakai jualan,” pungkasnya. (q cox, Idr)
