SURABAYA (Suarapubliknews) – DPRD Kota Surabaya akan terus memperjuangkan nasib siswa SMA/SMK sederajat dari keluarga MBR karena sangat erat kaitannya dengan program mencerdaskan pelajar di Kota Pahlawan.
Maka, menurut Ajeng Wira Wati Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dibutuhkan intervensi langsung dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang kini menjadi Dinas Pendidikan Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disporapar) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
“Kolaborasi Pemkot Surabaya dengan Provinsi Jatim untuk membantu biaya pendidikan SMA Sederajat dari keluarga MBR ini merupakan terobosan baru dalam melahirkan SDM-SDM muda handal di Kota Surabaya,” ujarnya di Surabaya, Senin (04/07/22).
Politisi perempuan Partai Gerindra Kota Surabaya ini mengaku jika dirinya banyak menerima keluhan dari warga soal kesulitan untuk menebus ijazah SMA dan sederajat saat melaksanakan kegiatan reses kedewanan
“Tapi yang jelas, dengan intervensi Pemkot Surabaya dalam biaya pendidikan SMA sederajat, seperti bantuan SPP setiap bulannya, kami menilai salah satu bentuk pemulihan ekonomi dibidang SDM. Jadi SDM nya benar-benar terfasilitasi khusus nya masalah pendidikan,” tutur Ajeng Wira Wati.
Lebih lanjut ia mengatakan, bantuan biaya pendidikan SMA sederajat untuk keluarga kategori MBR ini sudah ada Perwalinya. Untuk itu pihaknya akan terus memperjuangkan.
“Memang tidak semua kita dapatkan fasilitas itu seperti, BOS dan Bopda. Karena SMA yang swasta dengan SPP per bulannya Rp 500 ribu itu juga butuh intevensi Pemkot Surabaya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menebus ijazah 729 pelajar SMA/SMK sederajat beberapa waktu lalu, dikarenakan memang belum ada kolaborasi dengan Pemprov Jatim. Karena ijazah yang ditebus sebelumnya, merupakan pelajar lulusan tahun 2019 – 2021. (q cox)
