SURABAYA (Suarapubliknews) – Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya meminta kepada Pemkot selaku Regulator untuk mengoptimalkan anggaran penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang sudah disampaikan ke DPRD Kota Surabaya terkait refokusing dan realokasi APBD Tahun 2020.
Anggaran sebesar Rp.196.408.341.686,00 jika ditambah dengan alokasi belanja tidak terduga pada APBD Murni sebesar Rp.12.500.000.000,00, maka total anggaran yang dapat digunakan dalam penanganan COVID-19 di Surabaya sejumlah Rp.208.908.341.686,00.
Menurut Reni, dari anggaran tersebut baru terserap kurang lebih 23%. Maka ada anggaran dalam aspek sosial sebesar Rp. 161.075.121.900 yang belum digunakan karena Pemerintah Kota Surabaya mengoptimalkan bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), Pemerintah Provinsi (Pemprov)dan pihak swasta.
Adanya bantuan-bantuan tesebut, kata Reni, perlu disyukuri sehingga kemudian masih punya alokasi untuk anggaran penanganan covid. Namun demikian, harus dipastikan lagi terkait dengan problem sosial di Surabaya apakah benar-benar sudah tidak ada.
“Kalau sekiranya masih ada warga yang kesulitan, maka pemerintah kota (Pemkot) jangan sampai tidak melakukan intevensi apapun,” ucap politisi perempuan asal Fraksi PKS ini. Senin (15/06/2020)
Menanggapi pernyataan Wali Kota Risma terkait langkah penghematan, Reni mengaku setuju secara substansi. Tetapi dalam kondisi darurat pandemi covid-19 yang dibutuhkan adalah ketepatan. Artinya, tepat dalam penganggaran dan langkah strategis kebijakan.
Pasalnya, ketika pasien konfirmasi positif covid di Surabaya mulai merangkak naik sejak Maret hingga 14 Juni kumulatif konfirmasi positif mencapai 4014, sembuh 1269 dan meninggal 317 dari nol kasus di pertengahan Maret, maka hal tersebut semestinya menjadi evaluasi yang mendalam bagi Pemerintah Kota.
“Diantaranya adalah alokasi anggaran dan penggunaan anggaran hingga saat ini,” tandas Bacawali Surabaya 2020 dari PKS ini.
Tidak hanya itu, Reni juga menyoroti soal Optimalisasi Anggaran. Saat Pemkot Surabaya tidak ambil kebijakan memperpanjang PSBB, Walikota telah menyiapkan Perwali dan menandatangi Pakta Integritas berisi lima poin yang menjadi komitmen bersama tiga kepala daerah dari Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.
Poin Pertama, Pemerintah daerah diminta untuk mengerahkan ketersediaan sumber daya personel, materiil, prosedur, hingga anggaran yang dimiliki untuk pencegahan dan penanggulangan covid-19. Dengan poin tersebut maka Pemkot Surabaya harus mengerahkan dan mengoptimalkan.
“Kalau dengan alasan penghematan, Pemkot tidak memberikan support anggaran pada program yang sifatnya unggulan dan signifikan dalam penanganan covid-19, saya kira itu kurang tepat,” ujarnya.
Reni menuturkan, jika saat ini angka kasus covid di Surabaya masih sangat tinggi dan sudah memperpanjang PSBB hingga 3 jilid. Menurut dia, seharusnya saat ini menjadi momen yang penting, kritis dan krusial dalam penanganan covid.
Artinya, program dan upaya yang biasa-biasa di waktu lampau tidak dapat diteruskan dengan biasa pula. “Harus pol-polan mengerahkan sumber daya yang dimiliki Surabaya dalam bentuk apapun, selama aturan membenarkan,” tuturnya.
Reni berpendapat, bahwa dukungan dari luar seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta tentu patut disyukuri. Tetapi jangan sampai tidak mengoptimalkan anggaran yang disiapkan yaitu anggaran dalam penanggulangan covid-19. (q cox)
