DPRD Jatim Siap Kawal Proyek Strategis Nasional

SURABAYA (Suarapubliknews) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur siap mengawal jalannya proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Timur seperti tertuang dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Jatim Kusnadi SH usai melakukan rangkaian audiensi dengan sejumlah kementerian selama sepekan lalu, soal rencana ke depan DPRD Jatim dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di Jatim

“Kami akan mengawal implementasi perpres tersebut. Tentunya sesuai tugas dan fungsi kedewanan. Mengalokasikan anggaran yang menjadi porsi daerah, juga melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran tersebut nantinya,” kata Kusnadi kepada wartawan, Minggu (19/1/2020).

Dari rangkaian pertemuan dengan 8 menteri di Jakarta, Kusnadi mendapatkan penjelasan mendetil bagaimana proyek strategis nasional untuk percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur akan dilaksanakan. “Ada tiga fokus pembangunan dalam perpres ini,” ungkap Kusnadi.

Pertama, pembangunan kawasan strategis nasional (KSN) Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertasusila) plus Madura dan Kepulauan. Pembangunan di kawasan ini untuk menjaga dan meningkatkan daya saing pusat ekonomi nasional dan membangun dampak positif pada pengembangan Madura sebagai daerah pemasok utama.

Kedua, pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional meliputi Bromo, Tengger, Semeru dan selingkar Ijen. Pembangunan di kawasan ini untuk menggenjot potensi wisata yang sinergis dengan sektor ekonomi lainnya.

“Pembangunan kawasan ini untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kawasan Tapal Kuda,” kata Kusnadi.

Ketiga, pembangunan selingkar Wilis dan lintas selatan Jatim. Pembangunan kawasan ini diharapkan mendongkrak ekonomi kawasan Mataraman dan lintas selatan untuk mengambil dampak positif keberadaan tol trans Jawa.

Pembangunan 3 kawasan tersebut direncanakan menelan investasi senilai Rp 294,34 triliun. Sumber pendanaannya berasal dari APBN atau APBD, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN, dan swasta. Dana triliunan itu untuk pendanaan 218 proyek. “Untuk sektor infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia,” pungkas Kusnadi.

Untuk diketahui, sejak tanggal 14 sampai 17/1/2020, Kusnadi melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta terkait rencana pemerintah pusat dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur seiring terbitnya Perpres No 80 tahun 2019.

Audiensi dengan 8 kementerian itu, Kusnadi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak serta sejumlah anggota DPRD Jatim pada komisi terkait. (q cox, Pri)

Reply